BANGKINANG - Kabupaten Kampar sesumbar bahwa harga bahan pokok dan Inflasi di Kabupaten Kampar masih terkendali hingga saat ini.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati Kampar, Kamsol dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian lewat Zoom Meeting, Senin (27/3/2023).
"Kabupaten Kampar menggerakkan semua sektor untuk menekan angka Inflasi dan mengarahkan semua stakeholder untuk berperan dalam meningkatkan pengawasan, penanganan permasalahan dengan detail baik dari ketersediaan bahan, harga pasar, stabilitas pasokan pangan, dan sebagainya," ungkap Pj Bupati Kampar Kamsol.
Baca Juga: Pungut Parkir di Pedestrian Juru Parkir Liar Diamankan Dinas Perhubungan Pekanbaru
Ia menuturkan untuk pengecekan pergerakan harga pasar selama Ramadhan, Pemerintah Daerah meminta agar Satgas Pangan yang ada di Kampar untuk turun melakukan pengecekan ke distributor, lokasi serta pergerakan kenaikan harga.
Tingkat Inflasi daerah berkaitan erat dengan harga berbagai kebutuhan pokok di daerah.
Kamsol mengatakan untuk di Kabupaten Kampar harga dan ketersediaan semua bahan pokok, daging, minyak, bawang dan cabe serta yang lainnya dapat dikatakan masih dalam posisi terkendali.
Baca Juga: KPK Geledah Ditjen Minerba Kementerian ESDM
Stakeholeder bersama Pemerintah Kabupaten Kampar akan tetap akan mengadakan pengecekan langsung pada distribusi dengan turun langsung ke lapangan untuk pengecekan harga baik dari distributor maupun eceran dan mengontrol problem solving.
Jika ada ditemui kendala akan segera menghubungi satgas pangan ataupun Dinas terkait.
Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rapat tersebut membeberkan sejumlah data terkait Inflasi di Kabupaten Kampar.
Kabupaten Kampar Inflasi tahunan berada pada angka 6,64 persen dan angka Inflasi Kalender sama dengan angka Inflasi bulanan yaitu bertengger di angka 0,14 persen.
Pada rapat ini Kemendagri, Tito Karnavian meminta laporan harian mengenai pergeseran harga dari Kabupaten/Kota, meskipun pasokan masih dalam posisi aman untuk satu tahun kedepan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan persiapan dan pasokan agar dilakukan pemantauan dalam 2 (dua) hari sekali.