RIAUMAKMUR.COM- PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ataupun Dinas Perdagangan, untuk memonitor secara langsung, bagaimana penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Riau.
Pasalnya, berbagai informasi mengenai beras sintesis sudah cukup meresahkan masyarakat. Belum lagi harga beras SPHP yang dijual diatas harga eceran tertinggi (HET).
"Meskipun temuan beras sintetis tersebut belum ada di Riau. Tapi tetap kita meminta kepada dinas terkait untuk segera turun ke lapangan guna memantau penyaluran beras ini," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, Senin (23/10/2023).
Baca Juga: Pekanbaru Marak LGBT dan Seks Bebas, Agung Nugroho: Merusak Generasi Bangsa, Harus Diantisipasi Sedini Mungkin
"Dan untuk masyarakat, jangan sampai termakan hoax yang belum dipastikan faktanya. Karena sampai hari ini kita belum mendapat laporan apapun terkait beras palsu tersebut," tambah Agung.
Untuk mengantisipasi kecurangan di pasaran, Ketua DPD Demokrat Riau ini juga meminta Dinas terkait untuk memasang spanduk yang mencantumkan HET di depan outlet.
"Pasang spanduk HET di depan outlet itu, cantumkan kalau SPHP kemasan per 5 kilogram itu hanya Rp57.500," katanya.
Baca Juga: Pembangunan RLH, Agung Nugroho Ingatkan Soal Penyaluran dan Kualitas Pembangunan
Jika nanti ditemukan kecurangan, Agung juga meminta dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada penjual, mulai dari teguran ataupun penindakan tegas.
"Kecurangan yang timbul di pasar itu tentu saja merugikan masyarakat. Kalau curang kasih dulu peringatan, kalau masih juga langsung blacklist saja, tidak boleh beras SPHP dijual di outlet tersebut," pungkasnya.***