Riau, Provinsi Pertama di Indonesia yang Mengatur Penetapan Harga TBS Mitra Swadaya

RIAUMAKMUR.COM - Upaya peningkatan pengelolaan kelapa sawit di bagian hilir saat ini dan akan datang terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau (Gubri) Edy Nasution mengatakan, Pemprov Riau melihat sektor hilir kelapa sawit merupakan mata rantai yang sangat penting untuk dilakukan penguatan guna memberikan harga yang berkeadilan bagi semua pihak.

Plt Gubri Edy Natar Nasution menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit telah diterbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 Provinsi Riau.

• Baca Juga: Bahas Perlidungan Jamsostek Melalui DBH Sawit, Pemprov Riau Harap Tahun Ini Selesai

"Adapun isi Pergub tersebut tentangan pedoman penetapan harga pembelian kelapa sawit di Provinsi Riau," ujar Plt Gubri, Edy Natar Nasution, Ahad (5/11/2023).

Mantan Komandan Korem 031/Wira Bima itu mengungkapkan bahwa Pergub 77 tahun 2020 ini telah meletakkan dasar-dasar penetapan harga TBS petani yang akomodatif bagi semua pihak.

"Pergub ini juga telah berhasil menjadi role model bagi daerah penghasil sawit lainnya dalam menyusun Peraturan Gubernurnya," terang Plt Gubernur Riau.

"Riau menjadi Provinsi pertama yang sudah mengatur penetapan harga TBS mitra swadaya," imbuhnya.

Ia menilai, keberhasilan ini merupakan hasil dari usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah Provinsi Riau dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan sawit yang mensejahterahkan.

"Pemerintah Pusat sangat mengapresiasi Pergub 77 tahun 2020 ini sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan," pungkasnya.