Pimpin Organisasi Guru Swasta, Peningkatan Kualitas Jadi Prioritas, Husaimi Hamidi: Guru Swasta dan Negeri Itu Punya Hak yang Sama

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hilir, H Husaimi Hamidi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) periode 2023-2028, Kamis (30/11/2023).

Pelantikan Husaimi Hamidi sebagai Ketua PGSPR ini, dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita, Pekanbaru. Dan mengangkat tema 'Menuju Guru Swasta yang Merdeka, Terbilang dan Gemilang untuk Riau Dimasa Yang akan Datang'.

Usai dilantik, Husaimi Hamidi memastikan dirinya akan berjuang penuh untuk peningkatan kapasitas guru swasta.

Baca Juga: Bukan Pewaris Tapi Perintis, Ini Kisah Perjuangan Hidup Husaimi Hamidi

Sebab, menurut dia, kualitas guru swasta tak kalah dibanding guru negeri.

Hanya saja, saat ini keberadaan mereka terabaikan akibat kurangnya minat siswa yang mendaftar ke sekolah swasta.

"Ini menjadi tanggungjawab saya sebagai ketua. Dan setelah ini kita akan menggelar rapat kerja bersama seluruh pengurus, karena kesenjangan antara guru swasta dan negeri ini bagaikan langit dan bumi," kata Husaimi.

Baca Juga: Maju DPR RI, Husaimi Hamidi Dapat Doa dan Restu dari Saleh Djasit, Ini Alasannya

Disebutkan Husaimi, pihaknya juga ingin kesejahteraan itu disamaratakan.

Karena posisi guru swasta sama dengan negeri, yaitu sama-sama untuk mencerdaskan generasi bangsa.

"Mereka itu sama-sama mendidik anak bangsa kenapa mereka diabaikan? Saya meminta doa restu supaya bisa mengemban amanah ini dengan baik, sehingga guru dan sekolah swasta ini memiliki kualitas yang luar biasa," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol menyebutkan dengan adanya perhimpunan ini, Pemerintah Provinsi bisa lebih mudah merangkul dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kita tidak pernah membatasi sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan mutu, tapi terkait sarana dan prasarana tentu tergantung dari kemampuan pembiayaan," kata Kamsol.

Terkait Bantuan Dana Operasional Daerah (Bosda) ke sekolah swasta, Kamsol menyebutkan Pemerintah Provinsi berencana akan menyalurkan pada semester ini, namun belum dapat direalisasikan karena tidak dapat direvisi pada peraturan sebelumnya.

"Kan dananya sudah ada pertahun, jadi kita mulai di tahun 2024. Nanti BOS Afirmasi itu akan disalurkan kepada pembiayaan anak tak mampu baik penerima PKH, PKN atau KIP. Jadi mereka bisa masuk sekolah swasta secara gratis sama dengan anak negeri," kata Kamsol.

Mengingat kapasitas kuota afirmasi yang diberikan oleh sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah tamatan SMP. Jadi, kata Kamsol kelebihan tersebut dapat ditampung di sekolah swasta.

"Afirmasi tu tak hanya anak tak mampu aja masuk disitu, ada hafiz dan bakat dibidang tertentu juga. BOS di sekolah swasta itu ada Rp25 miliar, kalau peruntukannya tepat sasaran, satu anak Rp5 juta berarti sudah 5000 anak yang bisa ditampung," ungkapnya.

"Kita susun dulu regulasinya. InsyaAllah kalau ada bonus nanti kita tambah untuk sekolah swasta itu seragam. Tahun 2024, kita perbaiki dulu Pergub tentang PPDB dan Pergub tentang Bosda," tambah Kamsol.***