Bahas Lahan Bermasalah, Gubri akan Kumpulkan Perusahaan Kelapa Sawit di Riau

RIAUMAKMUR.COM - Gubernur Riau, Edy Nasution, berencana untuk mengumpulkan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Riau, serta bupati, walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Badan Pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu (24/1/2024) di Ruang Rapat Melati pukul 09.00 WIB.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Gubernur Edy Nasution menyatakan bahwa ia ingin mencari solusi win-win untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi.

"Ini adalah ide saya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi yang adil sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," ungkap Gubernur Riau Edy Nasution, Minggu (21/1/2024).

• Baca Juga: Berikut Harga Kelapa Sawit Mitra Plasma di Riau, Berlaku hingga 23 Januari 2024

Edy Natar berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut, termasuk bupati, walikota, Forkopimda, perusahaan, dan stakeholder lainnya. Ia ingin agar masalah-masalah konflik lahan yang dilaporkan oleh masyarakat dapat didiskusikan dengan baik dan ditemukan keputusan yang adil.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Riau menerima laporan dari masyarakat terkait konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat. Beberapa laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus Satgas Terpadu Internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum PT SIR terkait perolehan HGU mereka.

• Baca Juga: Pemerintah Targetkan 5,8 Juta Petani Sawit dapat Perlindungan Jaminan Sosial

Pertemuan yang akan diadakan pada Rabu depan merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Gubernur Riau. Ia berharap agar semua pemangku kepentingan hadir secara langsung demi menyelesaikan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat dengan cara yang saling menguntungkan.