Bapanas Prioritaskan Intervensi Pengendalian Pangan di Ujung Timur Indonesia

RIAUMAKMUR.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan komitmennya dalam mendukung penurunan kemiskinan ekstrem di masyarakat dengan memprioritaskan intervensi pengendalian pangan di wilayah ujung timur Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas Sri Nuyanti saat melakukan pemantauan penyaluran paket bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (18/7/2024).

"Kami menyadari bahwa wilayah timur Indonesia memiliki tantangan tersendiri terkait aksesibilitas pangan yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, kita memprioritaskan intervensi pengendalian kerawanan pangan di wilayah ini terlebih lagi bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua cukup tinggi," kata Nuryanti dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (19/7/2024).

Baca Juga: Dorong Perusahaan Giatkan CSR, Pemprov Papua Selatan Launching Aplikasi Si-CSR

Sri mengatakan bahwa bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Bapanas guna menekan angka kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal).

“Pemerintah melalui penugasan Bapanas kepada Bulog sudah menggelontorkan bantuan pangan (Banpang) beras sebanyak 10 kilogram (kg) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nah, intervensi pengendalian kerawanan pangan ini berupa paket bantuan pangan pendamping. Kan beras sudah dapat 10 Kg, selanjutnya kami berikan paket intervensi pengendalian kerawanan pangan berupa kornet sapi, ikan sarden, bihun jagung, kacang hijau, minyak goreng dan garam beryodium,” ujar Nuryanti.

Direktur Bapanas itu menuturkan bahwa intervensi pengendalian kerawanan pangan ini menjadi salah satu upaya mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen pada tahun 2024.

Baca Juga: Ombudsman Jatim Berharap Pengaduan Darurat SP4N LAPOR! Bisa Cepat Selesai

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres Presiden ini, baik Gubernur dan Bupati/Walikota, ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), tercatat kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 berada di angka 1,12 persen. Angka itu turun sebesar 0,92 persen poin apabila dibandingkan data Maret 2022. Papua menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,67 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryanti juga menegaskan bahwa sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya pangan beragam, membangun ketahanan pangan di Papua harus berbasis pangan lokal.

Baca Juga: Tingkatkan Produksi Pertanian, Pemprov Kalsel Programkan Normalisasi Saluran Tersier di Tiga Daerah

“Sepanjang kanan dan kiri jalan dipenuhi hutan sagu, setiap rumah dipagari kelor. Ini potensi yang bagus untuk dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu seperti yang selalu disampaikan oleh Kepala Bapanas Pak Arief Prasetyo Adi, bahwa kita harus bersinergi bersama untuk terus mendorong edukasi dan pendampingan pola pangan berbasis sumber pangan lokal,” tegas Nuryanti. 

Nuryanti berharap adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah dalam pengedukasian masyarakat.

“Kami juga berharap Pemerintah Daerah menggandeng perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat rentan rawan pangan dan mendampingi dengan program kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Tak lupa ajak sarjana asal Papua untuk membangun bumi Cenderawasih berbekal ilmu yang ditimbanya.” harap Nuryanti.