KPU Sumbar: Visi Misi Paslon Kepala Daerah Harus Sesuai RPJPD

RIAUMAKMUR.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) berupaya menjembatani dan mengintegrasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar dengan Partai Politik dalam rangka menyusun visi dan misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta kepala daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar.

Langkah ini diambil untuk memastikan visi dan misi yang diusung oleh calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 1 UU Pilkada, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat yang sesuai dengan RPJPD di daerah masing-masing.

Baca Juga: Duta Wisata Banda Aceh Terpilih sebagai Duta Pariwisata dan Antinarkoba Indonesia 2024

"KPU berperan dalam menjembatani hal ini dengan mensosialisasikan kepada partai politik agar menyampaikan kepada Paslon yang mereka usung bahwa visi dan misi harus sesuai dengan RPJPD daerah masing-masing," kata Ory pada sosialisasi penyusunan visi, misi, dan program sesuai RPJPD Provinsi Sumbar di Mercure Hotel Padang, Sabtu (10/8/2024).

Ory menambahkan bahwa visi dan misi ini merupakan salah satu syarat penting dalam pencalonan kepala daerah, dan merupakan bagian dari dokumen pencalonan yang harus ditandatangani oleh partai politik. Pada saat pendaftaran yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024, dokumen visi dan misi harus disampaikan secara lengkap dan sah kepada KPU, bersama dengan dokumen syarat pencalonan lainnya.

"Dalam proses pencalonan, ada dua jenis dokumen yang harus diserahkan: dokumen pencalonan dan dokumen syarat pencalonan. Visi dan misi ini merupakan bagian dari dokumen pencalonan," jelas Ory.

Baca Juga: 18 Destinasi Wisata Wajib di Pontianak Kalimantan Barat, Termasuk Titik Lintasan Garis Khatulistiwa

Jika dokumen visi dan misi tidak lengkap atau tidak sah pada saat pendaftaran, KPU akan mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi selama masa pendaftaran Paslon masih dibuka.

"Kami akan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap untuk dilengkapi, asalkan masih dalam masa pendaftaran," tegasnya.