Indonesia Hanya akan Tanggapi Isu Penghentian Hibah dari AS melalui Komunikasi Resmi

RIAUMAKMUR.COM - Indonesia hanya akan memberikan tanggapan melalui komunikasi resmi mengenai isu penghentian hibah, dan pinjaman Amerika Serikat yang diumumkan oleh Gedung Putih.

“⁠Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rolliansyah Soemirat melalui keterangan resmi, Rabu (29/1/2025).

Rolliansyah menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia.

Baca Juga: Tragedi di Perairan Malaysia, WNI Asal Rupat Riau Tewas Ditembak

Sebelumnya, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin (27/1/2025).

Gedung Putih menuliskan, bahwa bantuan keuangan seharusnya digunakan untuk memajukan prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman, mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.

Baca Juga: Kapolda Riau Tinjau Lahan Ketahanan Pangan, Dorong Peningkatan Produksi Jagung

Menurut dokumen itu, penghentian juga berlaku untuk kegiatan lembaga lainnya yang mungkin terkait dengan perintah eksekutif, namun tidak terbatas pada bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah (NGO), program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), ideologi gender, serta Green New Deal.

"Penghentian sementara ini akan memberikan waktu bagi pemerintahan untuk meninjau kembali program lembaga dan menentukan penggunaan dana yang paling sesuai dengan hukum serta prioritas Presiden," tambahnya.

Memorandum tersebut menyatakan bahwa penghentian sementara itu akan berlaku mulai pukul 10.00 GMT pada Selasa (28/1/2025).