Gubernur Riau Abdul Wahid: Pendapatan Harus Diperkuat, Pajak Kendaraan dan DBH Migas Perlu Optimalisasi

photo author
Ratna RM, Riau Makmur
- Kamis, 13 Maret 2025 | 06:55 WIB
Gubri Abdul Wahid
Gubri Abdul Wahid

RIAUMAKMUR.COMGubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pentingnya menyeimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Ia juga menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dinilai belum optimal dalam menyumbang pendapatan daerah.

"Tentu menjadi hal yang tidak mungkin kita belanja tanpa ada pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang harus kita susun dan perkuat, sehingga ada keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Saya juga akan mengundang berbagai pihak, Bapenda, termasuk RSUD dan OPD terkait secara maraton agar setiap masalah bisa kita cari solusinya untuk menggenjot PAD," ujar Abdul Wahid, Senin (10/3/2025).

Gubernur mengungkapkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Riau masih sangat rendah. Dari data yang ada, baru 35% pajak kendaraan yang tertagih, selebihnya banyak yang belum tertagih. Sehingga, PAD dari Bapenda Riau hanya menyumbang sekitar Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024).

"Ini terkesan stagnan. Banyak yang belum tertagih, artinya Bapenda belum bekerja maksimal. Kenapa perusahaan-perusahaan yang seharusnya membayar pajak masih kurang? Ini perlu dioptimalkan. Perangkat kita harus turun langsung ke daerah-daerah yang menjadi objek pajak," tegasnya.

Sementara itu saat disingung soal potensi sertifikasi alat berat, Gubri mengatakan masih terkendala regulasi.

"Saat ini kita masih tergantung pada peraturan turunannya yang belum selesai digodok. Karena itu, kita belum bisa memberikan punishment, jadi pendekatannya sementara ini masih secara persuasif," jelasnya.

Ia juga menyoroti DBH migas yang dinilai masih kurang transparan.

"Kita bahkan belum punya catatan resmi soal DBH migas. Lifting kita belum maksimal, dan kita belum mendapatkan data resminya. Saya lebih suka bicara pakai data agar bisa diolah menjadi kebijakan yang tepat," katanya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ratna RM

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X