BNPP Kembangkan Kawasan Perbatasan Melalui Gerbangdutas di Maluku Barat Daya

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan memulai Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) untuk ke-11 kalinya, pada tahun 2023.

Dalam Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) ke-11, BNPP akan mengajak kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan intervensi di wilayah perbatasan dan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang mengalami ketertinggalan, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang tidak layak.

Menko Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang juga merupakan Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, akan mengunjungi sejumlah wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku pada tanggal 30-31 Mei 2023. Kunjungan ini akan dilakukan dalam rangka meluncurkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2023.

Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa ia telah menerima arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, pada 26 April 2023 kemarin.

"Siapkan kegiatan ini (Gerbangdutas) dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan pembangunan nyata yang telah dilakukan Pemerintah untuk masyarakat kawasan perbatasan," kata Tito, seperti yang disampaikan oleh Zudan.

Pada prinsipnya, Menko Polhukam dan Mendagri memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) ini.

"Bapak Menko Mahfud dan Mendagri Tito sangat 'appreciate' terhadap rencana Gerbangdutas ini, dan meminta BNPP untuk mempersiapkan segala teknis dan menjadwalkan persiapan dan rangkaian program-program yang akan diluncurkan untuk mengintervensi pembangunan dan memberantas kemiskinan," terang Zudan, Rabu (26/4/2023). 

Zudan menjelaskan, pada tahun 2022, jumlah penduduk di MBD tercatat sebanyak 82.187 orang. Isu strategis di Kabupaten MLB meliputi aksesibilitas dan kesulitan geografis wilayah; konektivitas antarwilayah yang belum optimal dan belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan dan belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa. 

"Kami juga akan mendorong inovasi dan kreativitas birokrasi di MBD," tambah Zudan. 

Zudan juga menerangkan, di MBD terdapat 12 Lokpri berbasis kecamatan dan 6 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Keduabelas Lokpri tersebut yakni Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mindona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Kisar Utara. 

Sedangkan, 6 Pulau PPKT yang berpenduduk adalah Pulau Masela, Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Lirang.

"Angka kemiskinan di MBD pada 2022 tercatat sebanyak 27,64 persen, menurun dari angka pada 2021 yang tercatat 29,55 persen. Sedangkan prevelensi stunting tercatat 11,2 persen dan jumlah anak putus sekolah sebanyak 138 orang," tukasnya. ***