RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU — Perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap Karhutla yang terjadi di area mereka.
Dengan kata lain, terhadap segala bentuk Karhutla yang terjadi areal perusahaan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun masalahnya, belum semua perusahaan di Riau — khususnya perusahaan sektor perkebunan — tidak semuanya memiliki alat lengkap.
Sehingga dalam upaya penanganan karhutla di areal perusahaan, terkadang harus membuat pemerintah turun tangan.
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Riau Syamsuar dalam rapat koordinasi satuan tugas pengendalian Karhutla Provinsi Riau dan kabupaten kota di Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (7/6/2023).
Gubri kembali menegaskan bahwa penanganan karhutla di area perusahaan adalah bukan tanggung jawab pemerintah.
"Sebenarnya, perusahaan lah yang bertanggung jawab di areanya agar tidak terjadi Karhutla. Tapi kadang-kadang di sini juga ada persoalan," kata Gubri.
Idealnya, kata dia, setiap kasus Karhutla baik yang terjadi di areal atau di dekat dengan perusahaan, selayaknya menjadi tanggung jawab perusahaan bukan tanggung jawab pemerintah.
Sehingga, sangat diperlukan respon cepat dalam hal penanganan, terutama terhadap kasus-kasus lahan yang sudah terbakar.
Namun, kata Syamsuar, karena tidak semua perusahaan memiliki peralatan yang lengkap, membuat pemerintah juga harus turun tangan.
“Kalau tidak kita bantu, takut apinya meluas ke lahan masyarakat," tuturnya.
Selain itu, kata Syamsuar, persoalan ketersediaan sumber air juga menjadi kendala.
"Seringkali, embung dan kanal yang kering menyulitkan petugas di lapangan untuk memadamkan Karhutla," ucap Gubri.***
