Riaumakmur.com, JAKARTA- Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah ditengah situasi global dan ekonomi yang sulit, untuk itu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya peran pengawasan, bahkan kepala negara menginginkan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN ataupun APBD harus produktif.
Presiden Jokowi melihat mencari uangnya sangat sulit, baik itu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) royalti, deviden, tidak mudah, sekarang ini tidak mudah.
"Disinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat sangat penting, dan saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi orientasinya adalah hasilnya itu apa," tegas Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata Presiden Jokowi, tidaklah mudah, butuh peran pengawasan. Bahkan, presiden turun langsung kelapangan untuk memastikan program pemerintah betul-betuk sampai kepada masyarakat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong Layanan Digital Birokrasi Cepat dan Tidak Berbelit-belit
Menurutnya, jika tidak diawasi, tidak sedikit program pemerintah yang bablas dan tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.
"Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, karena saya ingin pastikan bahwa program kita (pemerintah) sampai ke rakyat, sampai ke bawah. Karena memang kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat, diplototi satu-satu, hati-hati, kita lemah disitu.
Itu saja masih ada yang bablas," terangnya.
Kepala negara menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal. Di samping itu, terdapat potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran.
Adapun resistensi pimpinan kementerian/lembaga/daerah di lapangan dan lambatnya tindak lanjut hasil pengawasan BPKP masih menjadi tantangan bagi pengawasan intern untuk mencegah permasalahan dari hulu.
Presiden Jokowi berpesan agar pimpinan pemerintah tidak mengabaikan rekomendasi dari BPKP.
"Tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, kota, artinya bisa mengawal, mengawasi, mengarahkan," imbuhnya.
Baca Juga: Peduli Zakat, Enam Gubernur Diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara
Presiden melihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di G20 masuk ke dalam dua besar terbaik. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2023 masih di atas 5 persen. Sementara inflasi turun ke angka 4 persen.
"Prestasi ekonomi makro yang baik, perlu didukung pengawasan pada sisi mikro. Sebab itu, perkuat pengawasan internal. Jangan hanya jadi asesoris, tidak usah ada data yang ditutup-tutupi," pungkasnya.***
