81 abdi negera itu, bertugas di rumah sakit dan sejumlah puskesmas. Terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, SKM, didampingi Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Nurmadiah Damar, SKM, Kamis (1/2/2024) mengakui kabupaten termuda di Riau memang masih banyak kekurangan dokter.
- Baca Juga: Dongkrak Penerimaan Pajak Daerah, Bapenda Riau Siapkan Aturan Baru, Berikut Penjelasannya
"Masih banyak kekurangan dokternya baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Keseluruhan dokter yang ada saat ini berjumlah 81 orang sedangkan kebutuhan sekitar 150 orang,’’ ujarnya.
Dia berharap pihak-pihak terkait seperti IDI dan yang lainnya bisa menambahkan dokter spesialis untuk bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Mudah-mudahan ada dokter terutama dokter spesialis yang mau bertugas disini, karena kita memang masih banyak kekurangan dokter," harapnya.
Adapun rinciannya, untuk dokter umum PNS dan PPPK dengan jumlah yang ada 36 orang sedangkan kebutuhan 63 sehingga masih kekurangan 27 orang. Selanjutnya, untuk dokter gigi PNS dan PPPK dengan jumlah yang ada sebanyak 8 orang sedangkan kebutuhan 28 sehingga masih kekurangan 20 orang.
Kemudian, untuk dokter spesialis PNS dan PPPK dengan jumlah yang ada 7 orang sedangkan kebutuhan 59 sehingga masih kekurangan 52 orang. Sementara untuk dokter yang berasal dari non ASN (PTT, THL, WKDS), jumlah dokter umum yang ada hanya 16, dokter gigi 3 dan dokter spesialis 11 orang.
Adapun rincian untuk dokter spesialis yakni, dokter Spesialis Anak 2 (WKDS), Spesialis Bedah 2 (PNS), Spesialis OBGYN 3 (1 PNS dan 2 THL), Spesialis Penyakit Dalam 2 (1 PNS dan 1 THL). Lalu, Spesialis Anastesi 2 (1 PNS dan 1 WKDS), Spesialis Patologi Klinik 2 (PNS), Spesialis Rehab Medik 1 (PNS), Spesialis Mata 0, Spesialis Radiologi 1 (THL), Spesialis Paru 1 (THL), Spesialis Saraf 1 (THL), Spesialis THT 1 (THL).
Fahri juga meluruskan terkait kabar yang beredar bahwa adanya dokter di puskesmas yang jauh dari ibukota Selatpanjang minta pindah karena dengan alasan fasilitas perumahannya yang kurang memadai.
"Sebenarnya kita sebagai abdi negara ini harus siap ditempatkan dimana saja dalam rangka memberikan pelayan kepada masyarakat. Kalau soal fasilitas kita juga masih terus berbenah secara bertahap," pungkasnya.