RIAUMAKMUR.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendorong pemerataan program pembangunan desa dan kota dapat berjalan secara serentak.
"Kita harus mendorong semua potensi kekuatan yang ada untuk ekonomi, di antaranya adalah membangun secara merata kota dan desa, urban dan rural, harus serentak. Nah, jangan sampai terjadi seperti di beberapa negara, katakanlah saya sudah sering mengatakan, Jepang contoh yang paling bagus untuk kita pelajari,” kata Tito dalam keterangan resminya, Jumat (22/3/2024).
Mendagri menyatakan bahwa Jepang, yang merupakan negara maju, saat ini mengalami resesi ekonomi karena pembangunan berfokus pada perkotaan.
Baca Juga: Majukan Indonesia, Mendagri Dorong Kemandirian Desa
Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 91,9 persen populasi Jepang tinggal di kota. Mereka terkonsentrasi bermukim di wilayah metropolitan, seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka.
"Apa yang terjadi? Hanya kurang dari 10 persen masyarakat Jepang tinggal di desa, urbanisasi meningkat, yang terjadi di perkotaan iklim kompetitif terjebak. Akibatnya mereka harus mengeluarkan biaya hidup mahal, mereka harus survive untuk mencari tempat tinggal,” katanya.
Tidak hanya Jepang, Tito menyebut Singapura juga menghadapi permasalahan yang sama. Terjebak pada iklim perkotaan yang membuat rakyatnya fokus pada pendidikan dan pekerjaan, melupakan pernikahan.
Di Korea Selatan pun demikian persoalannya, masyarakatnya terkonsentrasi di Kota Seoul dan Busan.
"Nah, oleh karena itulah, desa menjadi penting dan Bapak Presiden, Bapak Jokowi dari 2014 dalam visi misinya membangun dari pinggiran. Pinggiran ini ada dua, dari desa dan dari perbatasan, agar ada kesetaraan dan adanya sentra kekuatan baru mengimbangi kota," ujar Tito.
Tito menambahkan, berdasarkan data sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota dan 43 persen tinggal di desa. Kondisi ini mengharuskan penguatan desa perlu dilakukan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Harap Duplikasi Jembatan Kapuas I Bantu Pertumbuhan Ekonomi Kalbar
Penguatan itu dilakukan melalui regulasi, pemberian anggaran, selain itu juga dengan mengakui desa bukan hanya sekadar komunitas masyarakat belaka, tetapi bagian dari pemerintahan.
"Kemudian yang lain adalah rekan-rekan juga tetapi perlu tolong juga uang yang ada itu betul-betul dipertanggungjawabkan karena uangnya tidak kecil. Silakan suarakan nanti, kami akan bicarakan, cari solusi. Kita prinsip utama dari pemerintah ingin agar desa maju, termasuk perangkatnya juga sejahtera," ujarnya. ***