RIAUMAKMUR.COM- Wali kmota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan 2024 di Kota Banjarbaru, Minggu (21/4/2024).
Pj Wali kota mengatakan dalam raker ini dibahas mengenai pentingnya faktor sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai dalam memajukan pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan.
“Sumber daya manusia yang berkompeten, terampil dan bardaya saing menjadi modal utama dalam pergerakan roda perekonomian.
Baca Juga: Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Resmi digelar di Kota Banjarbaru
Sementara itu infrastruktur yang baik seperti jaringan transportasi dan telekomunikasi serta fasilitas pendukung lainnya akan memastikan arus barang jasa dan informasi dapat berjalan dengan baik,”katanya usai mengikuti Rakerwil.
Karena itu sambung Hera, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar Pemerintah Kota se-Kalimantan untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Komisariat Apeksi Regional Kalimantan, Basri Rase dalam pembukaan Rakerwil tersebut, mengatakan ada sembilan isu strategis pembangunan untuk kemajuan pulau Kalimantan masuk dalam pembahasan.
Dirinya menyampaikan dalam Rakerwil tersebut juga dibahas mengenai peningkatan kerja sama daerah dengan lembaga dalam dan luar negeri.
“Kita harus jeli melihat peluang-peluang yang ada dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan pengalaman yang dapat mendukung pembangunan di Kalimantan,” ujarnya.
Adapun sembilan isu strategis yang masuk dalam pembahasan dalam Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan antara lain :
Baca Juga: Forsesdasi Komwil Kabupaten Kota Se-Provinsi Resmi Dikukuhkan
1. Mendorong terwujudnya percepatan Trans Kalimantan dan transportasi.
2. Mendorong terwujudnya percepatan Trans Kalimantan transportasi darat serta transportasi udara pada jalur 9 kota di Kalimantan dan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan RI agar membuka rute penerbangan antar kota di Kalimantan.
3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait upaya menuju profesionalisme aparatur sipil negara melalui percepatan perwujudan single salary dalam kerangka pembangunan Kalimantan.