RIAUMAKMUR.COM - Viral di media sosial tentang pengunjung yang balik kanan dan tidak jadi masuk ke lokasi wisata Titik Nol karena menganggap di sana banyak pintu masuk, bahkan banyak netizen menyebut pembayaran itu adalah pungutan liar alias pungli.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Kabid Humas Diskominfo Andi Ayatullah Ahmad membantah jika pembayaran itu adalah pungli. Pintu masuk Titik Nol itu adalah portal yang dikelola secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. "Itu (portal) resmi, bukan pungli," ungkapnya.
Menurut Andi Ayatullah, Titik Nol adalah destinasi wisata baru yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirintis sekitar tahun 2018.
Di kawasan Titik Nol ada beberapa fasilitas rekreasi seperti pedestarian, tebing Titik Nol, dan jembatan kaca. Di Titik Nol, pengunjung bisa melihat sunrise dan sunset karena berada di ujung selatan Pulau Sulawesi dan berhadapan langsung dengan laut Flores serta Teluk Bone.
Sebelumnya, untuk masuk ke kawasan wisata Tanjung Bira, pengunjung hanya melewati portal pintu masuk dengan membayar retribusi. Tapi, seiring dengan selesainya pembangunan destinasi Titik Nol, Pemda Bulukumba mulai memasang portal untuk retribusi masuk Titik Nol pada 19 Maret 2022. Hasil Retribusi Titik Nol itu dibagi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemberlakuan retribusi tersebut merupakan pelaksanaan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor:188.45-125 Tahun 2022 tentang Penetapan Obyek Tempat Rekreasi Lainnya dan Tarif Retribusi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah.
"Jadi Titik Nol itu hanya pilihan destinasi. Kalau hanya mau ke Pantai Pasir Putih hanya sekali bayar di pintu utama," ungkapnya.
Kalau ada pihak yang menganggap bahwa pemerintah melakukan penarikan retribusi dobel, maka harus dipahami bahwa regulasi yang mengatur tentang wisatawan yang berkunjung di Kawasan Wisata Titik Nol itu didasari atas aturan sebagai obyek wisata lainnya, serta adanya kesepakatan bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Meski demikian, keluhan atas kebijakan portal masuk di Titik Nol itu akan dievaluasi oleh pemerintah daerah, apakah nantinya bisa diterapkan single payment atau skema lainnya, hal itu tergantung hitung-hitungan target PAD di kawasan Tanjung Bira