RIAUMAKMUR.COM – Rencana penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun Anggaran 2025 diajukan pada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dua program prioritas nasional, yaitu program Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional.
"(tambahan anggaran) Melalui dua Prioritas Nasional BNPT RI yaitu Deradikalisasi Luar Lapas dan Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional," kata Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dalam keterangannya terkait Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan BNPT di Gedung DPR RI Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (11/6/2024).
Rycko mengatakan, selain untuk output program prioritas nasional, usulan tambahan tersebut akan dialokasikan untuk menyelenggarakan agenda pemerintah dalam menyukseskan kegiatan nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
Baca Juga: Pertamina Sukses Jalankan Penugasan Pemerintah, Operasional Perusahaan Tumbuh di Segala Lini Bisnis
"Persetujuan usulan tambahan anggaran akan meningkatkan dukungan anggaran bagi output prioritas nasional,"ungkapnya.
Menurut Rycko. selama ini terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi BNPT dalam melaksanakan deradikalisasi, di antaranya terbatasnya anggaran dan sarana - prasarana program deradikalisasi.
"Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana pada program deradikalisasi termasuk pada belum ada shelter atau penampungan khusus bagi sasaran deradikalisasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan sistem keamanan yang memadai serta modul yang tepat," jelas Kepala BNPT.
Baca Juga: Byun Wooseok Tampilkan Pesona Pria Matang di Cover Majalah Harper's BAZAAR Korea Pertamanya
Dia juga melaporkan temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi atas Laporan Keuangan BNPT Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seluruhnya telah tuntas 100 persen ditindaklanjuti pada 2 April 2024 lalu.
Hal ini dinilai mencerminkan bahwa BNPT telah menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tugas mencegah dan menanggulangi terorisme.
Selain itu, Kepala BNPT mengungkapkan pencapaian tidak terjadinya serangan terorisme pada 2023 (zero attack) dan adanya perbaikan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI).
Baca Juga: Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target
“Namun demikian hal tersebut tidak boleh membuat semua komponen bangsa terlena, sebab merupakan fenomena gunung es dimana BNPT akan terus berupaya maksimal meningkatkan kesiapsiagaan nasional dan menguatkan program deradikalisasi,” kata Rycko.
Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Golkar, Supriansa, menyetujui usulan BNPT karena permintaan tersebut dinilai sangat rasional dalam rangka menjamin keamanan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme.
"Jangan pernah ragu minta anggaran sebesar besarnya untuk menjamin keamanan Rakyat Indonesia. Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.