Buktinya, selain KUR, Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang untuk UMKM, petani, hingga nelayan.
“Kebijakan ini untuk menghapus secara administratif dari blacklist bank, sehingga diberikan payung hukum. Supaya ekonomi bergerak dan 1 juta UMKM yang terbantu penghapusan utangnya bisa ikut memanfaatkan kembali fasilitas kredit,” ucapnya.
Kementerian UMKM menerapkan berbagai startegi. Seperti, mendorong penerapan inovative credit scoring dalam penilaian kredit sebagai salah satu upaya mendorong percepatan penyaluran KUR Klaster.
Kementerian UMKM juga menerapkan kebijakan pendampingan bagi UMKM yang akan mengakses KUR. Koordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, penyalur KUR, dan perusahaan penjamin KUR pun dilakukan.