RIAUMAKMUR.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengaku prihatin dengan proses politik Pilkada Banten yang kental dengan politisasi hukum.
Mereka menilai, aparat penegak hukum diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
Sekretaris Jenderal BEM Banten Bersatu Geri Wijaya menilai, demokrasi di Banten saat Pilkada tidak sehat. Dugaan intervensi dan intimidasi dimulai dari banyaknya kepala desa yang dipanggil kepolisian dengan dalih dugaan korupsi.
Baca Juga: Kunjungi Rumah Boneka Ibu Sundari, Diskominfo-SP Tuban Apresiasi KIM Parseh Jaya
“Kemudian tiba-tiba ramai oknum para kepala desa menyatakan dukungan terhadap Cagub-Cawagub Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Kami meminta agar proses hukum dilakukan dengan profesional, transparan dan jangan sampai dimanfaatkan untuk politisasi yang mencederai demokrasi,” kata Gery dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Gery menegaskan, berbagai pemberitaan media massa begitu kuat dugaan politisasi penegakkan hukum oleh aparat, baik kepolisian dan kejaksaan. Bahkan, akun media sosial Polda Banten terungkap diduga lebih banyak mempromosikan pasangan Andra-Dimyati.
"BEM Banten akan terus memantau Pilkada Banten dan kami akan menjaga akuntabilitas dan integritas hukum di daerah kami. Selain prihatin, kami juga mengecam sikap-sikap tidak netral dari aparat penegak hukum," ujar Gery.
Baca Juga: Mentan Pastikan Perbankan Bantu Brigade Wujudkan Swasembada Pangan
Sementara itu, Koordinator BEM Banten Bersatu Bagas Yulianto mempertanyakan integritas Kejati Banten. Menurutnya, hanya berselang lima hari sebelum pemungutan suara, Kejati memanggil Tb Chaeri Wardana, suami calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany.
“Padahal kasus ini sudah lebih dari 10 tahun berlalu, apakah ada indikasi cawe-cawe politik di dalam kasus ini? Kenapa pada H-5 Pilkada Banten kasus ini diangkat lagi,” ucap Bagas.