RIAUMAKMUR.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Secara khusus, ia mengimbau warga Muhammdiyah menjadi pemilih cerdas dan rasional dalam memilih pemimpin.
"Kepada warga Muhammadiyah menjadi pemilih bertanggung jawab, cerdas, dan mengedukasi masyarakat agar memilih yang betul-betul bisa memimpin daerahnya, pemimpin amanat, kemudian jujur dan dapat dipercaya, profesional dan berintegritas," kata Haedar di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (23/11/202.
Hal tersebut disampaikan usai Milad ke-112 Muhammadiyah Jawa Tengah dan Peresmian Gedung Zam-Zam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Ia juga berpesan agar para peserta pilkada, kontestan pilkada, dan pendukung paslon berkontestasi secara demokratis dan anti-politik uang.
Baca Juga: Luis : Generasi Muda Harus Berani Bersaing Manfaatkan Peluang
Ia mengingatkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram politik uang selama momentum Pilkada 2024. Ia menegaskan agar jangan membiasakan praktik politik uang selama hari-hari masa tenang ini.
"Saya juga berharap masyarakat harus teredukasi jangan kemudian memang mereka merasa ada momentum terus menerima uang, itu tidak baik. Bahkan Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya politik uang dan menerima uang karena politik uang," ujarnya.
Menurutnya, pilkada bukan sekadar perjuangan kekuasaan tentang siapa menang dan siapa kalah. Kontestan pilkada juga jangan menggunakan segala cara yang bertentangan dengan etika bernegara dan juga etika agama.
Baca Juga: Mentan Pastikan Perbankan Bantu Brigade Wujudkan Swasembada Pangan
"Proses pemilu harus mengikuti prinsip demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat, secara bebas tanpa tekanan dan rintangan. Pilkada ini jangan dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan pragmatis," ujarnya.
Ia mengimbau para pejabat publik untuk menjunjung profesionalitas, menjaga moralitas, dan tanggung jawab selama mengawal Pilkada 2024.