RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau yang membidangi pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh lokasi operasional BUMD di wilayah Provinsi Riau.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kinerja BUMD sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan hanya sekadar mencari keuntungan mudah melalui sistem perantara.
Ketua Komisi III, Edi Basri, mengungkapkan bahwa ada indikasi sebagian besar BUMD tidak bekerja secara maksimal.
Mereka dinilai hanya mengandalkan pendapatan dari fee atau menjadi broker dalam berbagai proyek, tanpa benar-benar terlibat langsung dalam operasional yang menghasilkan nilai tambah.
“Kami akan berkunjung ke lokasi operasional BUMD. Kita akan sidak, kita mau lihat apakah mereka betul-betul bekerja atau hanya mengambil fee saja. Kalau hanya jadi broker, itu artinya tidak profesional, tidak mau berkeringat,” tegas Edi Basri, di Gedung DPRD Riau, Senin (16/12/2024).
Edi menyoroti bahwa ketergantungan BUMD pada pendapatan fee menyebabkan minimnya kontribusi terhadap PAD Riau.
Menurutnya, BUMD seharusnya berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan hanya sekadar institusi yang mencari gaji atau keuntungan instan tanpa usaha berarti.
“BUMD ini didirikan untuk menjadi penghasil PAD yang signifikan, bukan sekadar tempat mencari gaji. Kalau hanya mengandalkan fee, itu tandanya mereka tidak memiliki inovasi dan visi untuk memajukan daerah,” ujarnya.
Edi Basri berharap hasil sidak nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja nyata BUMD. ****