RIAUMAKMUR.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai kebijakan subsidi perumahan seharusnya diarahkan langsung ke sektor tanah.
Menurutnya, harga rumah di perkotaan saat ini terlalu mahal akibat lonjakan harga lahan.
Kondisi ini membuat masyarakat tetap terbebani cicilan tinggi meski sudah ada subsidi.
“Para pengembang dan juga para konsumen ini dealing dengan harga tanah yang tinggi, lalu kita subsidi cicilannya, tetap saja yang dicicil itu adalah sesuatu yang tinggi. Karena itulah harusnya ada pengalihan subsidinya kepada tanah,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Fahri menjelaskan, jika subsidi dialihkan ke tanah, harga rumah bisa ditekan hingga lebih dari 50 persen.
Skema ini dinilai lebih efektif untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.
Selain itu, ia menegaskan pembangunan perumahan di perkotaan akan diarahkan pada hunian vertikal.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan satu juta unit rumah vertikal, mencontoh keberhasilan Singapura.
“Presiden mengatakan bahwa kita tidak akan malu-malu untuk mengambil contoh yang baik dari apa yang dilakukan oleh Singapura, yaitu membangun 1 juta unit rumah vertikal,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahri mengusulkan pemanfaatan lahan aset pemerintah di kawasan pinggir sungai atau pantai yang selama ini kerap menjadi wilayah kumuh.
Lahan tersebut menurutnya dapat digunakan untuk membangun rumah susun minimal tiga hingga lima lantai, sekaligus menciptakan ruang publik baru bagi masyarakat.