RIAUMAKMUR.COM - Presiden Jokowi tampak tidak terlalu ambil pusing terkait kisruh TNI dan KPK usai penangkapan perwira TNI yang menjabat Kepala Basarnas oleh KPK.
Presiden Jokowi tidak melontarkan solusi atau jalan keluar terkait polemik ini.
Dikabarkan polemik antara TNI dan KPK telah membuat gejolak di lembaga KPK.
Baca Juga: Comeback Setelah 5 Tahun Hiatus, INFINITE Tetap Ganteng dan Kompak di MV New Emotions
Karena perseteruan mengenai siapa yang berhak melakukan penetapan tersangka pada oknum perwira TNI, Direktur Penyidikan dan Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur melayangkan pengunduran diri.
Selain itu KPK juga diintimidasi untuk mengklarifikasi dan meminta maaf terkait proses OTT dan penetapan tersangka yang dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi, Senin (31/7/2023) hanya menuturkan kurang kordinasi.
Baca Juga: Ini Cara Mudah Kenali Berita Hoax
"Itu kurangnya kordinasi, kordinasi berlaku ditiap lembaga," ungkapnya.
Ia menilai jika semua dikordinasikan tidak akan ada masalah.
Perubahan aturan KPK membuat lembaga anti korupsi ini tidak bisa bergerak sigap dalam penanganan korupsi ini.
Baca Juga: Gubri Syamsuar Sambangi Menkominfo Budi Arie Setiadi Minta Dukungan Riau Digital
Beberapa hal KPK diharuskan berkordinasi dalam rangka penindakan praktek korupsi.