RIAUMAKMUR.COM - Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lagi-lagi dipasang Presiden Jokowi sebagai tameng atas kebijakannya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan jadi penjawab segala tudingan negatif yang dilontarkan terkait kebijakan Presiden Jokowi yang membuka kembali keran ekspor Pasir Laut.
Dengan kebijakan yang dituangkan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Presiden Jokowi kembali membuka kotak pandora terkait eksploitasi dasar laut negara maritim, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga terseret meluruskan ini.
Praktek penambangan pasir laut yang dianggap oleh aktivis lingkungan akan membuat kerusakan lingkungan, dijawab Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tidak merusak lingkungan.
Kepada awak media kemarin, Selasa (30/5/2023) ia menyebut bahwa kebijakan itu dipantau oleh bantuan teknologi.
"Ada teknologi GPS dan semacamnya, kita pastikan tidak merusak lingkungan," bebernya.
Baca Juga: Pererat Silaturahmi, Kodim 0313/ KPR Adakan Laga Persahabatan Sepak Bola Dengan Jurnalis
Malah ia berdalih bahwa penambangan dan praktek ekspor pasir laut juga untuk menyehatkan laut.
Menurut pendapatnya ini juga bertujuan untuk pendalaman alur laut.
Ia juga membeberkan dari sudut pandang kacamata bisnis, kebijakan tersebut dapat memberikan hal positif untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, dan sebagainya.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Dilarang Masa Megawati, Dibolehkan Jokowi, Susi Pudjiastuti Bersuara
Apa yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan ini tidak sejalan dengan pikiran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Walhi menilai regulasi soal ekspor pasir wajib ditolak oleh masyarakat Indonesia.
Sebab, kebijakan itu akan melegalkan tambang pasir di semua tempat di Indonesia.