Soal Nama Tunggal Cakada Golkar, Sudirman Almun: Jangan Ulangi Kegagalan Airlangga Hartarto di Pilpres 2024

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Politisi senior Golkar, Sudirman Almun, mengingat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk tidak memperluas kesalahan dari pusat ke tingkat daerah.

Hal ini disampaikan Sudirman Almun menanggapi adanya nama tunggal yang ditugaskan oleh DPP, untuk maju di Pilkada.

"Ini sama saja seperti mengulangi kegagalan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024," ujar Sudirman Almun yang juga Caleg DPR RI Dapil Riau 1 ini, Jumat (24/11/2023).

Baca Juga: Soal Nama Cakada Golkar, Sudirman Almun: Ini Pandai-Pandai DPD Golkar Riau Saja

Kegagalan Airlangga Hartarto, lanjut Sudirman Almun, adalah maju sebagai calon tunggal untuk dijadikan sebagai Capres dari Partai Golkar, sesuai dengan keputusan Munas Golkar.

Karena tidak mampu bermain tunggal, akhirnya Airlangga Hartarto gagal maju di Pilpres 2024. Padahal, secara jumlah kepemilikan kursi, Golkar ada di peringkat dua.

"Akhirnya, jadi bulan-bulanan kan sama partai lain," katanya.

Baca Juga: Ada Nama Tunggal Cakada dari Partai Golkar, Engah Eet: Usulan Itu Minimal Tiga Nama, Bukan Satu Nama

Makanya, menurut Sudirman Almun, sah-sah saja jika DPP memberi penugasan kader untuk maju di Pilkada dengan nama tunggal. Tapi, harus di daerah yang mencukupi syarat.

"Kalau kursi cukup 20 persen, ya bisa saja calon tunggal. Tapi kalau harus bentuk koalisi, apakah ada jaminan nama tunggal ini bisa diterima sama partai lain?" terangnya.

Untuk itu, di mendesak agar DPP Golkar segera menganulir nama-nama tunggal yang telah ditugaskan maju sebagai Cakada.

Baca Juga: Cawako Pekanbaru dari Golkar Hanya Satu Nama, Golkar Pekanbaru Ternyata Sudah Kirim 8 Nama, Ini Nama-namanya

"Harus dianulir itu yang 1-2 nama, minimal harus 3-5. Karena semua kader Partai Golkar memiliki hak yang sama untuk dimajukan sebagai kepala daerah. Dan yang menentukan adalah penjaringan objektif dari DPD II, lalu ke DPD I, dan hasilnya diteruskan ke DPP," jelasnya.

Disamping itu, jika DPP terus memaksakan untuk menugaskan calon tunggal, dia khawatir jika calon tersebut tersangkut masalah hukum.

"Kita berandai-andai saja, kalau itu terjadi, mau cari kemana lagi?mau mengemis ke partai lain lagi atau mengambil kader lain jadikan calon dari Golkar?belajarlah dari pengalaman pilpres 2024 ini, jangan terulang lagi ke daerah. Kita ini partai besar, partai yang disegani orang dan harapan rakyat. Ingat, kita ada kaderisasi," tutupnya.***