RIAUMAKMUR.COM - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Adies Kadir tak lagi menerima hak-haknya sebagai anggota DPR RI setelah resmi dinonaktifkan.
“Pak Adies sampai dengan hari ini beliau nonaktif dan tidak mendapat hak-hak apapun,” ujar Bahlil kepada wartawan di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu 6 September 2025.
Hak yang dimaksud termasuk gaji dan tunjangan bulanan.
Baca Juga: Heboh Soal Tunjangan DPR, Adies Kadir Ralat Bukan Rp12 Juta, tapi Rp200 Ribu Sejak 2010
“Tunjangan, gaji, sama sekali (tidak menerima). Sambil berproses ya,” tambahnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan pengganti antar waktu (PAW), Bahlil memilih tidak memberikan jawaban lebih jauh.
Adies Kadir sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR RI dan dinonaktifkan oleh Partai Golkar sejak 1 September 2025.
Ia menjadi satu dari lima anggota DPR RI yang diberhentikan sementara, bersama Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
Nama Adies terseret polemik usai pernyataannya soal tunjangan DPR, termasuk tunjangan beras Rp12 juta per bulan.
Pernyataannya soal biaya kos di Senayan hingga Rp3 juta per malam juga memicu kritik publik.
Terutama karena ia menyebut tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan masih kurang, sebab total biaya sewa menurutnya bisa mencapai Rp78 juta.
Kontroversi itu membuat Golkar mengambil sikap tegas, sementara Adies kini harus menunggu proses internal partai terkait statusnya.
Artikel Terkait
Siap-siap, Tunjangan Hari Raya akan Segera Cair pada Minggu Kedua April 2023
Seratusan PPPK di Kementerian ATR/BPN Belum Terima Tunjangan Kinerja Selama Satu Tahun, Tunggakan Capai Rp 5 Miliar
Sekda Riau SF Hariyanto Janji Naikkan Tunjangan Kepala Sekolah, Kisaran Rp1-2 Juta per Bulan
Kemenag Segera Cairkan Tunjangan Profesi Guru PAI di Sekolah
DJPb Catat Kinerja Fiskal dan Ekonomi Riau April 2025 Tetap Kuat, Tapi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Masih Jadi PR
22.817 Guru di Riau Sudah Terima Tunjangan Profesi Guru
Heboh Soal Tunjangan DPR, Adies Kadir Ralat Bukan Rp12 Juta, tapi Rp200 Ribu Sejak 2010
Bukan Mewah, Adies Kadir Sebut Tunjangan Rumah Rp50 Juta untuk DPR Justru Masih Nombok
Isu Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Ketua Komisi XI DPR: Banyak Anggota dari Daerah Butuh Tempat Tinggal
Nafa Urbach Diserbu Kritik soal Tunjangan Rumah DPR, Kini Minta Maaf
Gaung Tagar #BubarkanDPR Guncang Parlemen, Mahasiswa Tuntut Tata Ulang Legislatif dan Hapus Tunjangan Pejabat
Bahas Skema Tunjangan Rumah DPR, Sufmi Dasco: Rp50 Juta Sebulan Itu Hanya Berlaku Setahun
Ketua Banggar DPR Pastikan Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan Bakal Dicabut Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Puan Janji DPR Siap Reformasi, Potong Tunjangan hingga Moratorium Kunker ke Luar Negeri
Anggota DPR Terima Take Home Pay Rp65,5 Juta Usai Beberapa Tunjangan Resmi Dipangkas
6 Poin Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dengan Ketua Fraksi, dari Tunjangan Dipangkas hingga Nasib Anggota Nonaktif
DPR Pastikan Anggota Nonaktif Tak Lagi Terima Gaji dan Tunjangan
Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp70 Juta Lebih Tinggi dari DPR RI, Pramono Buka Suara