Sekda Riau SF Hariyanto Janji Naikkan Tunjangan Kepala Sekolah, Kisaran Rp1-2 Juta per Bulan

RIAUMAKMUR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto, berjanji akan menaikkan tunjangan penghasilan untuk Kepala Sekolah SMA dan SMK di seluruh Riau sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan tanggung jawab berat yang mereka emban.

Janji ini disampaikan saat silaturahmi dengan Kepala Sekolah di Hotel Furaya.

Menurut Hariyanto, tambahan tunjangan di kisaran Rp1-2 juta per bulan diharapkan dapat memotivasi kepala sekolah untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas mereka.

Baca Juga: SF Hariyanto Janjikan Gaji Ketua RT Naik, Rancangannya Rp1 Juta per Bulan

Dia menekankan pentingnya dukungan finansial dalam mendukung efektivitas pendidikan.

“Saya paham betul, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab yang berat. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa berujung masalah hukum, jadi perlu kita apresiasi dengan kenaikan tunjangan,” ungkapnya, disambut tepuk tangan ratusan kepala sekolah dari 12 kabupaten/kota.

Hariyanto, yang juga bakal calon Wakil Gubernur Riau, menjelaskan bahwa inisiatif kenaikan tunjangan pegawai Pemerintah Provinsi Riau sudah pernah dilakukan dengan membandingkan tunjangan pegawai dengan provinsi tetangga.

Baca Juga: SF Hariyanto: Guru Honorer Harus Diperjuangkan Jadi PPPK

“Beberapa waktu lalu, saya memutuskan untuk menaikkan TPP pegawai Pemprov setelah mempertimbangkan perbandingan tersebut. Alhamdulillah, manfaatnya sudah dirasakan. Sekarang, kami akan menaikkan tunjangan kepala sekolah,” lanjutnya.

Dia menekankan pentingnya pendapatan yang baik untuk kinerja yang optimal, agar kepala sekolah tidak terjebak dalam praktik korupsi.

“Jika pendapatan memadai, mereka bisa fokus pada tugas pendidikan tanpa khawatir terhadap masalah-masalah lain,” tambahnya.

Hariyanto juga mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini menerima laporan adanya intervensi dari pihak tertentu kepada kepala sekolah untuk mendukung calon Gubernur tertentu.

Ia menyesalkan hal ini karena dapat memberatkan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi mereka.

“Tindakan semacam itu tidak seharusnya terjadi, karena bisa merusak integritas pendidikan,” katanya.