Pemkab Merauke Ungkap Alasan Tarik Para Guru ke Jabatan Struktural, Pastikan Tak Salahi Aturan

RIAUMAKMUR.COM - Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kabupaten Merauke Salfianus Laiyaan memberikan penjelasan terkait banyaknya tenaga pendidik yang ditarik menjadi pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.

Dikatakannya, kebijakan itu bukan tanpa alasan. Tapi dilakukan karena dengan adanya pemekaran Papua Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), maka sebagian besar pegawai beralih ke Provinsi Papua Selatan sehingga Pemkab Merauke mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Salfianus mengakui, ada kekurangan PNS golongan IIIA hingga IV, sehingga untuk menduduki jabatan-jabatan struktural itu terpaksa harus menarik tenaga pendidik yang merupakan tenaga fungsional.

Baca Juga: Sekda Harap Kota Palembang dan Musi Rawas Lolos Sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi di Sumsel

“Tapi dari sisi administrasi kepegawaian, kita tetap merujuk pada aturan bahwa mereka yang ditarik ke jabatan struktural sudah pasti kita akan bebaskan dari jabatan fungsional," terang Salfianus di Merauke, Senin (12/8/2024).

Sebagai kelonggaran lanjut Salfianus, bila satu saat nanti ada kejenuhan dari pejabat yang menduduki jabatan struktural tersebut, para tenaga pendidik atau guru-guru tersebut diperbolehkan kembali ke jabatan fungsional.

“Tetapi sebelum batas usia 55 tahun mereka sudah harus menentukan sikap apakah masih tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Sebab ada perbedaan antara struktural dan fungsional,” ungkapnya.

Baca Juga: FIFTY FIFTY Bagikan Video Trailer Anggota Baru Selanjutnya Chanelle Moon, Aura dan Visualnya Disebut Menawan

Meski menarik tenaga pendidik sebagai pejabat struktural namun dipastikan Salfianus, mereka tetap akan ditempatkan di rumpun yang masih berkaitan dengan kemampuan dan pengalamannya, yakni seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sertas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Pariwisata. Langkah tersebut ditegaskan Salfianus tidak menyalahi aturan karena dipayungi UU Otsus dan UU turunan lain yang membolehkan langkah tersebut sepanjang untuk kebutuhan organisasi.

"Jadi langka yang kita ambil ini tidak menyalahi aturan selama untuk kebutuhan organisasi," pungkas Salfianus.