Usai Didemo Ratusan Masyarakat, Camat Rupat Akan Gelar Apel Ikrar Netralitas ASN, Mahasiswa Apresiasi dan Pastikan Akan Terus Mengawal

RIAUMAKMUR.COM, RUPAT - Pasca aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan masyarakat Kecamatan Rupat menuntut Netralitas ASN, Rabu (20/12/2023) lalu, Camat Rupat langsung mengambil tindak lanjut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, Muhammad Fadlan Hafis, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi terkait adanya apel ikrar Netralitas ASN se- Kecamatan Rupat.

"Iya benar, saya sudah dapat informasi terkait adanya rencana apel ini, kita apresiasi, jika memang ada upaya dari Camat Rupat untuk menjamin kebebasan ASN dari intervensi di tahun politik, dengan mempedomani regulasi tentang Netralitas ASN," jelas Hafis, Sein (1/1/2024).

Baca Juga: Diduga Melakukan Intervensi dan Pengancaman, Masyarakat Geruduk Kantor Camat Rupat

Baca Juga: Camat di Rupat Kena Demo Karena Cawe-cawe Politik, Hardianto: Kekuasaan Untuk Mengurus Rakyat, Bukan Memaksa Rakyat

Adapun agenda itu akan dilaksanakan pada Selasa (2/1/2024) pada pukul 08.00 WIB, di Halaman Kantor Camat Rupat, dengan agenda Apel Ikrar Netralitas ASN di Pemilu 2024.

Apel ikrar Netralitas ASN ini akan dihadiri oleh seluruh staf seluruh UPT yang ada di Kecamatan Rupat, dan ini akan menjadi absen masuk perdana di tahun 2024.

Pun begitu, Hafis mengingatkan Camat Rupat, supaya Apel Ikrar ini dilakukan dengan sebenar-benarnya. Artinya, jangan hanya sebatas seremonial saja.

Baca Juga: Berkaca dari Kasus di Rupat dan Siak, Bawaslu Pekanbaru Pastikan Awasi Netralitas ASN

Karena, lanjut dia, mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat akan terus mengawasi Netralitas ASN di Kecamatan Rupat, dan jika ada indikasi lagi, pihaknya akan menggelar aksi lagi, dan membuat laporan ke KASN.

"Intinya, walaupun ada Apel Ikrar Netralitas ASN, kita akan tetap mengawal ini, dan kita sangat terbuka kepada semua ASN yang mengalami intimidasi. ASN jangan takut dengan intervensi, karena ada ratusan bahkan ribuan masyarakat Rupat yang siap membela, jika ada ASN yang dipaksa menjadi alat politik kekuasaan," pungkasnya.***