Oknum Pejabat di Bengkalis Diduga Intervensi Warga di Masa Tenang, Golkar Ingatkan Masyarakat Jangan Takut dan Rekam Indikasi Pelanggaran

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Meski sudah memasuki masa tenang, namun intervensi dan intimidasi dari oknum pejabat di Kabupaten Bengkalis diduga masih terus dilakukan di tingkat bawah.

Salah seorang warga Kabupaten Bengkalis, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kemarin tempatnya didatangi oknum lurah, yang menjanjikan pembangunan jalan dan bantuan rumah.

"Dikasih tahu akan perbaiki jalan rusak dan kasih bantu rumah ibadah, tapi ujung-ujungnya sebut nama salah seorang caleg yang masih kerabat bupati," katanya.

Baca Juga: Militansi Caleg DPR RI Golkar di Riau Semakin Tinggi, Airlangga Beri Target Lima Kursi, Ini Daftar Caleg-calegnya

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Golkar Bengkalis, Eva Nora, mengajak masyarakat Bengkalis untuk bersama-sama melawan semua bentuk intervensi dan intimidasi.

Dikatakan Wakil Ketua Bidang Advokasi DPD Partai Golkar Provinsi Riau ini, masyarakat harus paham bahwa pejabat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berkampanye, apalagi sampai mengintervensi dan mengintimidasi.

"Laporan seperti itu banyak sebenarnya kami terima, makanya kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa praktik seperti itu merupakan bentuk pelanggaran netralitas ASN, dan ada sanksi tegasnya," kata Eva Nora, Senin (12/2/2024).

Baca Juga: Golkar Pekanbaru Sayangkan Sikap Cawe-cawe Pj Wali Kota di Pemilu 2024 yang Diduga Menghasut Masyarakat Untuk tak Pilih Caleg Golkar

Untuk itu, dia meminta masyarakat mendokumentasikan setiap indikasi pelanggaran netralitas ASN, dan nantinya laporan itu akan menjadi bahan Partai Golkar untuk meneruskan ke Bawaslu, baik di tingkat kabupaten, Provinsi, hingga pusat

"Intinya, masyarakat jangan takut, karena yang dilakukan oknum pejabat ini salah, rekam saja nanti akan kita tindaklanjuti," tambahnya.

Lebih jauh, Eva Nora mengimbau semua pejabat di Kabupaten Bengkalis untuk menyadari statusnya sebagai ASN, sehingga menjunjung tinggi asas netralitas.

Baca Juga: Golkar Optimis Masih Jadi Ketua DPRD Riau, Targetkan 13 Hingga 14 Kursi

"Mari kita ciptakan Pemilu yang damai, dan bebas dari intervensi, biarkan masyarakat menikmati pesta demokrasi ini tanpa adanya intimidasi," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Alnofrizal kembali mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral menjelang hari pemilihan 14 Februari 2024 mendatang.

Dikatakan Alnofrizal, Bawaslu Riau akan terus melakukan pengawasan kepada seluruh pihak, termasuk ASN yang melakukan intervensi dan intimidasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Diduga Menghambat Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretaris DPRD Disomasi, Kalau tak Direspon Akan Dipolisikan

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan dalam membuat laporan kepada Bawaslu, jika menemukan ada ASN yang melakukan intimidasi dan intervensi.

"Kita terus mendorong agar semua elemen menjaga demokrasi ini, dengan menjunjung tinggi aturan yang ada. Bagi yang terbukti, nanti akan ada sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk itu, kita menekankan betul agar ASN betul-betul netral di Pemilu ini," terangnya.***