Fraksi Golkar Puji MPR Berikan Kejelasan Status Hukum Mantan Presiden Soeharto

RIAUMAKMUR.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Dr. Ir. HM. Idris Laena, MH, menyampaikan apresiasinya kepada Pimpinan dan Anggota MPR RI periode 2019-2024 atas keputusan dalam Sidang Paripurna pada 25 September 2024 yang menanggapi surat Fraksi Golkar terkait kedudukan Pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, yang secara eksplisit menyebutkan nama mantan Presiden Soeharto.

"Ini adalah langkah yang sangat tepat. Tidak pantas jika produk hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia mencantumkan nama individu secara eksplisit," ujar Idris Laena.

Laena menjelaskan bahwa Fraksi Golkar, melalui surat nomor PP 022/FPG/MPR RI/2024, meminta agar MPR mempertimbangkan kembali TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terutama Pasal 4. Menurutnya, mantan Presiden Soeharto telah menjalani proses hukum yang sesuai dan dinyatakan selesai setelah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SKP3) oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2006, serta telah meninggal dunia pada 27 Januari 2008.

"Dengan tanggapan dari MPR ini, kami menilai status hukum mantan Presiden Soeharto sudah sangat jelas. TAP MPR XI/MPR/1998 tetap berlaku, namun Pasal 4 yang menyebutkan nama beliau masih diakui sebagai bagian dari TAP MPR I/MPR/1998," tambah Laena.

Lebih lanjut, Idris Laena juga mendorong agar jasa dan pengabdian Soeharto selama memimpin Indonesia dihargai. "Dalam semangat persatuan dan kesatuan, kami berharap penghargaan yang layak dapat diberikan kepada mantan Presiden Soeharto sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya.***