PEKANBARU - Terkait usulan nama Calon Pj Wali Kota Pekanbaru, Ketua DPRD Pekanbaru, Sabarudi, belum juga mengambil sikap. Hal ini kemudian menjadi polemik sendiri di internal DPRD.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat permintaan tiga usulan nama calon Pj Wali Kota Pekanbaru kepada Ketua DPRD Pekanbaru, Namun kenyataannya, hingga saat ini DPRD masih belum melakukan pembahasan serta pengusulan.
Informasi yang diterima, Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi enggan memberikan usulan nama Pj Wali Kota Pekanbaru. Namun sikap Sabarudi seolah "bermain sendiri" dan membuat Fraksi di DPRD Pekanbaru bertanya-tanya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Ungkap Data Jalan Rusak, Netizen: PEKANBARU KOTA SERIBU LUBANG
Menanggapi hal itu, Ketua BK DPRD Pekanbaru Pangkat Purba mengingatkan Sabarudi agar selalu berpedoman kepada tata tertib yang telah disepakati bersama.
"Pedoman DPRD inikan hanya 3. Tatib, tata beracara, dan kode etik. Jadi saya ingatkan, jangan sampai mosi tidak percaya bergulir dua kali," kata Pangkat Purba, Selasa (4/4/2023).
Ditambahkan Pangkat, permintaan usulan nama Pj Wako Pekanbaru kepada DPRD, sebagai bentuk keseriusan Kemendagri dalam mencari pejabat sementara terbaik.
Baca Juga: Masa Jabatan Muflihun Bakal Habis, Pengamat Wanti-wanti Supaya Tak Terjadi Cacat Prosedur
Tentunya melalui mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan usulan. Bukan tiba-tiba saja ada dan diputuskan. Sehingga, mekanisme itulah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Pekanbaru.
"Jadi bukan tiba-tiba ada namanya. Bukan seperti itu. Inilah bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat dalam menentukan siapa yang bakal menahkodai Pemko Pekanbaru hingga batas waktu yang ditentukan. Jangan anggap sepele, karena menyangkut nasib masyarakat Pekanbaru. Perbaikan jalan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, berkaitan dengan usulan kita saat ini," paparnya.
Dengan batas waktu yang masih tersisa, dia ingin agar Pimpiman DPRD Kota Pekanbaru, khususnya Ketua DPRD, untuk bersikap selayaknya pimpinan lembaga yang kolektif dan kolegial. Bukan seolah-olah menganggap lembaga legislatif sebagai lembaga milik sendiri.
"Marilah kembali ke asal kita. Bukan karena ada kepentingan sendiri, maka berbuat seperti itu. Kembalilah ke hakikat kita, berembuk, berdiskusi dan membuat keputusan," ajaknya.***
