RIAUMAKMUR.COM — Penyataan Anies Baswedan tentang keberpihakan kota disebut sengaja diucapkan untuk menyindir pemerintah.
Bakal calon presiden Anies Baswedan berkata, pemerintah membentuk kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa. Namun, kata Anies Baswedan, tak ada bahan yang sama untuk pembangunan kota.
Dengan demikian, Anies menyebut, sampai hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan.
“Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada," kata Anies pada Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7).
Menurut Anies Baswedan, pemerintah perlu membentuk badan untuk pembangunan dan pemberdayaan perkotaan, sama halnya dengan lembaga pembangunan desa.
Lembaga ini, menurut Anies menjadi penting, sebab perkotaan berdampak terhadap timpangnya pembangunan di kota.
Menurutnya, ada pembangunan kota yang sudah baik, ada pula yang sangat kurang.
Oleh sebab itu, Anies menilai, sejatinya pemerintah menghadirkan sebuah instansi yang fokus mengurus tentang perkotaan, sehingga standarisasi sebuah kota menjadi jelas dan terukur.
Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga. Dengan demikian, melihat kondisi saat ini, menurutnya, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan.
“Sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya," ujarnya.
Badan itu, kata Anies, juga berperan sebagai perwakilan pemerintah kota di tataran pusat. Dia menyebut badan ini mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
"Sudah saatnya kami rasa perlu ada, apa pun namanya, badan yang mengurusi perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional," ujarnya.***
