Kabar Baik, Riau Masuk Provinsi dengan Inflasi Terendah 1,96 Persen

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi September 2023 sebesar 2,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Sedangkan secara bulanan atau month-to-month (mtm) inflasi tercatat sebesar 0,19 persen. Riau masuk dalam 10 provinsi terendah di Indonesia yakni 1,96 persen. 

Demikian disampaikan, Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual, di RCC Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Selasa (3/10/2023).

• Baca Juga: Jaga Inflasi Pangan, TPID Riau akan Lanjutkan Program GNPIP di 43 Titik hingga Akhir 2023

Di Riau, Rakor tersebut dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M Job Kurniawan didampingi Dinas terkait di lingkungan Pemprov Riau.

Pertemuan ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu. Bertujuan untuk memonitor inflasi yang ada di setiap daerah di Indonesia.

Tomsi Tohir sampaikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi September 2023 year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen.

• Baca Juga: Ini Kata Kepala BI Riau Soal Aksi Pengendalian Inflasi Pangan di Daerah

Inflasi tahunan ini, kata dia, lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022 yang mencapai 5,95 persen.

"Provinsi dengan inflasi terendah, yaitu Gorontalo 1,16 persen, Sulawesi Utara 1,16 persen, Sulawesi Barat 1,19 persen, Papua 1,28 persen, Jambi 1,70 persen. Kemudian, Aceh 1,83 persen, Kalimantan Tengah 1,88 persen, DKI Jakarta 1,89 persen, Sumatera Barat 1,94 persen, Riau 1,96 persen, dan Banten 2,04 persen," ucap Tomsi Tohir. 

Sementara dikatakan dia, untuk provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Babel 3,55 persen, Sulawesi Utara 3,46 persen, Maluku Utara 3,34 persen, DI Yogyakarta 3,30 persen. 

• Baca Juga: Gubri Syamsuar dan Bank Indonesia Luncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Desa Pambang Baru

"Lalu Provinsi Maluku 3,1 persen, Kalimantan Timur 3,07 persen, Jawa Timur 3,07 persen, Kalimantan Selatan 2,72 persen, Papua Barat 2,62 persen, Jawa Tengah 2,49 persen," tandasnya.  ***