Syamsuar Gagal Dapatkan PI 10 Persen, Husaimi Hamidi Dorong Edy Natar Harus Evaluasi Biro Ekonomi dan BUMD Ini

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menyayangkan Gubernur Riau, Syamsuar, yang gagal memperjuangkan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan Blok Rokan.

Pasalnya, kata Husaimi Hamidi, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Riau belum juga menerima pencairan Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Rokan.

Husaimi Hamidi sangat menyayangkan hal ini, mengingat akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Syamsuar akan berakhir pada November mendatang.

"Akhirnya sampai pak Gubernur mengundurkan diri belum juga selesai, ini menandakan kinerja yang mendampingi pak Gubernur tidak fair. Pertama Biro ekonomi nya yang kedua Riau Petroleum nya, terlihat tak mampu untuk mengurus ini," kata Husaimi, Rabu (4/10/2023).

Dikatakannya, hal ini tentu membuat malu Pemerintah Provinsi Riau, terlebih lagi Gubernur Riau Syamsuar berulang kali menyebutkan PI tersebut akan terealisasikan. Bahkan, Pertamina akan memberikan PI ini sebagai hadiah di Hari Jadi Riau pada Agustus lalu.

"Sangat memalukan. Hingga pak Gubernur selesai masa jabatannya PI tak clear, beliau selalu bilang InsyaAllah bulan depan akan cair, tapi kenyataannya nihil," ungkapnya.

Legislator dari PPP ini mengatakan saat Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menjadi Plt Gubernur nantinya, Edy Natar harus melakukan evaluasi terhadap jajaran agar PI 10 Persen ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Pak Edy Natar nanti harus mengevaluasi Biro Ekonomi dan Riau Petroleum, cari orang yang benar-benar bisa mengejar ini. Duit itu ada tapi kita tak mampu mengejarnya, kalau ini tak clear kita akan defisit Rp800 miliar, berdampak pada apa yang sudah kita susun," kata Husaimi.

Ditanyakan mengenai tahapan yang sudah dilalui untuk pencarian PI 10 Persen ini, Husaimi Hamidi menyebutkan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Riau, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan tinggal satu tahapan lagi, namun hingga saat ini tak ada progres lanjutan.

"Sudah setahun lebih saya pindah ke Komisi II, tak juga terealisasi, katanya satu tahapan lagi. Orang kalau bekerja tu ada estafetnya ada target, ini yang menurut kita perlu ada evaluasinya, biar tahu dimana benang merahnya, atau solusi dengan mengganti orang," pungkasnya.***