RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/11/2023).
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden sudah setuju bahwa tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri ratas, Senin (6/11/2023).
Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Selain bantuan beras pemerintah juga menyalurkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS).
Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ujar Airlangga.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Airlangga mengatakan pada bulan September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen.
Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5 realisasi penyaluran mencapai 18,45 persen.
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen, dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 [persen], dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan [ton], demikian pula di bulan Oktober,” ujarnya.
Terkait ketersediaan stok beras nasional, Airlangga mengatakan hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton.
Airlangga juga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun.
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.
Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram.
Artikel Terkait
Menko Polhukam Mahfud MD Pasang Badan Jaga Konser Coldplay
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Tamengi Kritikan Kebijakan Pasir Laut, Walhi Tak Setuju kata Luhut
Sidang Haris dan Fatia Yang Awalnya Terbuka, Mendadak Dibatasi Usai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Tiba
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Kata Lord dan Penjahat Merupakan Kata Yang Menyakitkan
Menko Marves Luhut Sebut Pemerintah Akan Legalisasi 3,3 Juta Hektare Sawit di Kawasan Hutan, Walhi Kritisi
Mencuat Isu Kudeta Ketum Golkar, Airlangga Hartarto Pertegas Hal Ini
Luhut dan Bamsoet Diusul Jadi Ketum Golkar, Begini Respon Airlangga Hartarto
Selain Desak Airlangga Segera Deklarasi Capres 2024, Ini 3 Rekomendasi Dewan Pakar Golkar
Menko Polhukam Tegaskan Keseriusan Pemerintah Tangani Ponpes Al Zaytun
Nurdin Halid Pertegas Bahwa Munas Golkar Bukan Mandatkan Airlangga Hartarto Jadi Capres, Ini Kronologinya
Menko Airlangga: Perekonomian Indonesia Tumbuh Kuat dan Cetak 5,17% yoy di Kuartal II 2023
Sesuai Arahan Jokowi, Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Lakukan Pengetatan Impor Komoditas Tertentu
Buat Kebijakan Pro Petani di Masa El Nino, Airlangga Hartarto Dorong Kredit Usaha Alsintan
Harus Jadi Perhatian Serius, Ini Empat Alasan Prabowo Subianto Mesti Jadikan Airlangga Hartarto Cawapres
Golkar Pilih Usung Gibran Rakabuming Ketimbang Airlangga, Ini Kata Idris Laena
Idris Laena: Kita Harus Apresiasi Ketum Airlangga Hartarto