DJPB Catat Realisasi Pendapatan Negara di Riau Tembus Rp24,907 Triliun hingga Akhir November 2023

RIAUMAKMUR.COM - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat realisasi pendapatan negara di Riau hingga akhir November 2023 tembus Rp24,907 triliun.

Plt Kepala Kantor Wilayah DJPb Riau, Burhani AS, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan APBN di Riau mencapai 90,32% dari target pendapatan yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp27,576 triliun.

"Sumber pendapatan negara di Riau ini dihimpun dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagainya. Adapun pendapatan terbesar berasal dari sektor pajak, mencapai Rp21,22 triliun,” katanya dalam konferensi pers pada Jumat (22/12/2023).

• Baca Juga: PDRB Triwulan II 2023 Tumbuh 4,88 Persen, DJPb: Perekonomian Riau Stabil

Yang mana, untuk pendapatan pajak diantaranya didapat dari pajak penghasilan sebesar Rp10,05 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp8,71 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2,32 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp139,38 miliar.

Selanjutnya, sektor bea cukai juga turut memberikan kontribusi signifikan dengan penerimaan mencapai Rp2,49 triliun hingga akhir November 2023.

• Baca Juga: DJPb: Realisasi Transfer ke Daerah Riau Capai Rp11,37 Triliun hingga Juli 2023

Burhani menjelaskan bahwa penerimaan dari bea cukai melibatkan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan dari bea keluar mendominasi, mencapai Rp2,28 triliun, yang sebagian besar berasal dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.

Selain itu, PNBP juga ikut menyumbang pada penerimaan negara di Riau. Hingga 30 November 2023, PNBP mencapai Rp1,189 triliun, terdiri dari penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp753,20 miliar, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp436,27 miliar.

“Dengan pencapaian ini, Riau membuktikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, sekaligus menjadi landasan kuat bagi pembangunan dan kebijakan fiskal di masa yang akan datang,” katanya.