PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Ismed Saputra mengatakan kinerja APBN di Riau menunjukkan hal positif sampai dengan triwulan I tahun 2023 surplus sebesar Rp72 miliar.
Ia menjelaskan surplus APBN di Riau ini menunjukkan bahwa pendapatan atau penerimaan di Riau lebih besar dibanding jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah.
"Kinerja pendapatan APBN di Riau masih kuat dan tren belanja yang positif. Pendapatan dari perpajakan terealisasi sebesar Rp4,52 triliun atau 20,45 persen dari target dengan penerimaan terbesar pada Pajak Penghasilan disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai," kata Kakanwil DJPb Riau, Ismed Saputra, Selasa (18/4/2023).
Ia menguraikan adapun penerimaan bea cukai sebesar Rp969 miliar dengan proporsi terbesar pada penerimaan bea keluar sebesar Rp916,47 miliar. Komoditas penyumbang terbesar bea keluar adalah komoditas RBD Palm Olein dan CPO.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp403 miliar dengan salah satu andil dari Pendapatan BLU di Riau yaitu Universitas Riau sebesar Rp103,74 miliar, UIN Suska sebesar Rp60,49 miliar dan Rumah Sakit Bhayangkara sebesar Rp3,81 miliar.
Sedangkan, untuk tren Belanja APBN hingga Maret 2023 positif Sampai dengan 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp ,82 triliun atau 19,04% dari pagu, tumbuh 1,95 persen yoy.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 17,23% dari pagu, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp616,14 miliar, belanja barang sebesar Rp622,72 miliar, belanja modal sebesar Rp146,68 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp2,4 miliar. Belanja barang meningkat 72,04 % dibanding tahun yang lalu.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD sampai dengan 31 Maret 2023 telah tersalur sebesar Rp4,43 triliun atau 19,69% dari pagu, sedikit lebih rendah dari tahun lalu atau 3,35%.
"Adapun prosentase tertinggi pada Kota Pekanbaru sebesar Rp412,92 miliar atau 27,58% dan terendah pada Pemprov Riau sebesar Rp572,02 miliar atau 16,40%.
"Namun demikian, komponen TKD yaitu Dana Bagi Hasil atau SBH tumbuh positif sebesar 18,30% dibanding tahun lalu," jelasnya.
Selain itu penyaluran dana desa juga lebih tinggi dengan peningkatan yang signifikan yaitu 168,46 persen, walaupun masih terdapat satu Kabupaten yaitu Rokan Hilir yang belum mengajukan sama sekali.
"Kinerja positif ini disebabkan peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran," jelasnya.
