Ia menambahkan bahwa penurunan realisasi TKD di Riau disebabkan belum tersalurkanya DAK Fisik, menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemda dan penyaluran belum masuk jadwal salur untuk TKD tertentu.
Kendala untuk DAK Fisik yaitu kurangnya sinergi antar OPD, APIP dan BPKAD, kendala proses pengadaan barang/jasa, pengajuan persyaratan terkendala permasalahan hukum kepala daerah.
"Adapun kendala dana desa yaitu penyesuaian perubahan persentase KPM penerima BLT desa, lamanya proses penetapan APBDes dan masih proses penyelesaian SPJ tahun lalu," jelasnya.
Untuk Dana Transfer Umum perlunya pemahaman dari Pemda dan ketelitian dari petugas KPPN terkait penyaluran TKD melalui KPPN dikarenakan pencairan yang bertahap dan menunggu rekomendasi dari DJPK.
Persentase belanja tertinggi pada KPU sebesar Rp70,07 M atau 29,74% dari pagu,.
Lalu, Kontribusi belanja tertinggi pada Polri sebesar Rp289,79 miliar atau 20,93% dari total pagu di Riau, serta mengalami pertumbuhan sebesar 12,94% dari tahun sebelumnya.
Belanja terendah pada Kementerian LHK sebesar Rp35,48 miliar atau 12,80% dari pagu, namun mengalami pertumbuhan sebesar 30,75% dari tahun sebelumnya yang didorong oleh kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja modal.
Realisasi K/L lainnya diluar 10 K/L pagu besar yg masih rendah pada Kemenpar, Kementerian Koperasi, Kemenaker masih dibawah 5%, dan Perpusnas belum memiliki realisasi. Beberapa K/L masih memiliki pagu blokir yg menyebabkan belum direalisasikannya belanja.
Beberapa isu pelaksanaan anggaran di K/L terkait realokasi belanja melalui mekanisme revisi terpusat pada KPU, kendala regulasi dan aplikasi pada pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, kendala lelang ulang pada Kementerian PUPR, paket pekerjaan dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri masih menunggu terbitnya No Objection Letter dan masa transisi aplikasi digipay satu.
Realisasi Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro
Realisasi KUR di Riau sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp 968,58 M dengan jumlah debitur sebesar 10.388. Hal ini menurun 64,37% dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan salah satunya dengan adanya perubahan regulasi KUR di awal tahun 2023 dengan suku bunga yang berjenjang. Jumlah penyaluran dan debitur KUR terbanyak pada Kabupaten Kampar.
Adapun Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak 424 debitur dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 1,84 M atau menurun 96,34 %. Persaingan dengan skema lain serta margin yang agak tinggi dapat menjadi penyebab penurunan UMi. Penyaluran UMi terbesar pada Kabupaten Rokan Hulu.
Update Pembayaran Tunjangan Hari Raya Sampai dengan tanggal 15 April 2023, telah tersalurkan THR kepada 45.753 baik ASN dan Non ASN untuk instansi K/L. Jumlah penyaluran sebesar Rp 155,05 M.
