RIAUMAKMUR.COM- Saat ini penyebaran disinformasi dan misinformasi makin meningkat. Hampir setiap hari, praktisi hubungan masyarakat Pemerintah melakukan penanganan kekacauan informasi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan komunikasi strategis dan strategi komunikasi krisis yang berkaitan dengan penyebaran disinformasi bekerja sama dengan Government Communications Service Internasional (GCSI) Pemerintah Inggris.
“Saya kira kerja sama ini sangat penting karena di era digital kita menghadapi yang disebut information disorder, kekacauan informasi. Sehingga dengan workshop kita bisa merumuskan strategi misalnya menyampaikan program pemerintah, bagaimana men-tackling disinformation,” jelasnya usai Penutupan International Strategic Communication Workshop Series di Jakarta Pusat, Kamis (07/03/2024).
Dirjen Usman Kansong menjelaskan lokakarya yang berlangsung selama tiga hari diikuti oleh 20 orang peserta dari humas kementerian dan lembaga. Menurutnya, dalam lokakarya, perwakilan Indonesia dan Inggris mendiskusikan pengalaman dan kerangka kerja dalam menghadapi information disorder atau kekacauan informasi.
“Agar dapat merumuskan strategi membuat program penanganan disinformasi di era digital. Ini bisa sebagai bahan bagi Indonesia dan juga barangkali Inggris dalam menyusun strategi komunikasi secara lebih baik lagi,” tuturnya.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan penyelenggaraan lokakarya merupakan langkah awal untuk kerja sama jangka panjang di bidang komunikasi publik dan komunikasi digital.
Baca Juga: Hadapi Kondisi Kahar, Kominfo Buka Peluang Usulan Pembangunan BTS 4G
“Kita bisa ke Inggris (rencana studi banding). Karena Inggris punya yang namanya National Security Communication, jadi kita bisa belajar dari Inggis bagaimana menggerakkan komunikasi pemerintah dalam konteks security,” jelasnya.
Dirjen Usman Kansong menjelaskan Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti hasil lokakarya dengan langkah konkret. Menurutnya, Kementerian Kominfo akan membuka jangkauan peserta dari kementerian dan lembaga lain.
“Karena ini baru 20-an orang terutama kebanyakan dari Kementerian Kominfo, walaupun ada dari kementerian lain tetapi nanti bisa kita libatkan lebih luas lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Tangani Karhutla, Kominfo Siapkan Dukungan PPDR dan Diseminasi Informasi
Selain itu, studi banding dan lokakarya lanjutan, Kementerian Kominfo akan mengambil langkah konkret dengan membentuk tim komunikasi krisis.
“Pak Wamen (Wamenkominfo Nezar Patria) sudah memerintahkan kami untuk mengumpulkan lagi peserta workshop terutama yang dari Kominfo untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan. Karena yang paling penting eksekusinya,” tandasnya. ***
Artikel Terkait
Plh Sekda Riau: Koordinasi Intens Setiap Pihak Mampu Kendalikan Perekonomian Daerah
Cegah Polarisasi, Menkominfo Dorong Penyebaran Narasi Inklusi
Selasa Depan, Indra Dijadwalkan Dilantik Jadi Pj Sekdaprov Riau, Ini Persiapan Pemprov Riau
Jaga Legitimasi, Menteri Budi Arie Imbau Masyarakat Terima Hasil Resmi Pemilu
Kembangkan Kebijakan Responsif dan Adaptif, Menkominfo: Libatkan Pemangku Kepentingan
BI, BPS dan DJPb Riau Rilis Indikantor Makroekonomi
Menteri Budi Arie Apresiasi Kolaborasi Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan
Tangani Karhutla, Kominfo Siapkan Dukungan PPDR dan Diseminasi Informasi
Hadapi Kondisi Kahar, Kominfo Buka Peluang Usulan Pembangunan BTS 4G
Konsultasi Publik Legal Drafting Rancangan Perdirjen PPI mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda terhadap Penyelenggara Pos