Gelar Rakor, BPBD Jatim Minta Kab/Kota Tingkatkan Kualitas Layanan Kebencanaan

RIAUMAKMUR.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD-Jatim) menggelar Rakor Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selama dua hari, Senin hingga Selasa (29-30/4/2024).

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto meminta agar BPBD Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk pengurangan risiko bencana di Jatim.

Kegiatan yang digelar di Hotel Harris, Kota Malang ini menindaklanjuti Rakornas PB di Bandung, 23-24 April 2024. Turut mendampingi, Kabid PK BPBD Jatim Bige Agus Wahjuono, Kabid KL Satriyo Nurseno, Plt. Kabid RR Dhani Aribowo dan Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan Dadang Iqwandy.

Baca Juga: Gebyar BBI BBWI, 300 Personel Satpol PP Pekanbaru Dikerahkan di Titik Rawan Gepeng, Pak Ogah dan PKL

Kalaksa Gatot Soebroto juga meminta agar kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sub pelayanan minimal (SPM) kebencanaan di masing-masing daerah.

Salah satunya, melalui penyamaan persepsi terkait standar SPM kebencanaan yang ditetapkan Kemendagri. "Ini penting, karena capaian SPM kebencanaan provinsi itu bergantung dengan capaian SPM kabupaten/kota," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Tidak itu saja, Kalaksa Gatot Soebroto juga minta agar peningkatan kapasitas kebencanaan yang dilakukan BPBD provinsi dan kabupaten/kota bisa menjangkau semua lini masyarakat, termasuk kalangan disabilitas dan kelompok marginal.

Baca Juga: Pemprov Riau Siap Sampaikan Aspirasi Buruh Hingga ke Pusat

Senada dengan Kalaksa, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hj Hikmah Bafaqih yang menjadi pemateri juga meminta agar BPBD Kabupaten/Kota bisa memberikan perhatian lebih kepada kelompok marginal pada saat melakukan edukasi kebencanaan.

Ia pun mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perhatian lebih kepada upaya penanganan bencana di tiap daerah melalui penambahan anggaran. "Komitmen pemerintah daerah dalam masalah kebencanaan itu terlihat dari besaran anggaran yang dialokasikan.

Kami akan terus melakukan advokasi kepada pemerintah daerah yang bisa mengalokasikan dana kebencanaannya secara proporsional," terangnya.

Baca Juga: Pemprov Riau Bantu Anggaran Pembeliaan Kendaraan Operasional Desa

Sementara, khusus terkait perhatian terhadap kelompok disabilitas, dalam rakor ini juga disosialisasikan rintisan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan pemateri Tim SIAP SIAGA Jatim dan Wakil Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia (HDWI) Kota Malang, Siska Budianti.

Dalam paparannya, Siska Budianti menyampaikan terima kasihnya kepada BPBD Jatim yang telah memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan pentingnya pembentukan ULD kepada BPBD Kabupaten/Kota.

Ia berharap pembentukan ULD bisa segera terwujud sehingga kelompok disabilitas bisa terlibat aktif dalam kegiatan kebencanaan, baik saat pra bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.