Pemerintah Siapkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaerupsi Gunung Ruang

RIAUMAKMUR.COM - proses evakuasi 9 ribu warga memang harus dilakukan mengingat wilayah dalam radius tujuh kilometer dari pusat kawah Gunung Api Ruang telah ditetapkan menjadi zona berbahaya.

Kepala PVMBG Hendra Gunawan menyatakan, secara historis Gunung Api Ruang sangat lazim mengeluarkan awan panas.

Gunung Api berjenis stratovolcano itu juga tercatat mengalami rentetan erupsi yang berdampak langsung terhadap kehidupan maupun penghidupan manusia.

Baca Juga: Melaju ke Final, BNI Apresiasi Keberhasilan Tim Thomas dan Uber Indonesia

"Ternyata dari historisnya Gunung Ruang itu memang sangat lazim mengeluarkan awan panas. Jadi sudah tepat memang itu daerah berbahaya," jelas Hendra dalam keterangan tertulis BNPB yang diterima InfoPublik, Jumat (3/5/2024).

Menurut catatan, erupsi Gunung Api Ruang terjadi pada 1808, 1810, 1840, 1856, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904-1905, 1914, 1915, 1918, 1940, 1946, 1949, 2002 dan 2024.

Hendra mengatakan bahwa kejadian erupsi pada 1871 juga memicu terjadinya gelombang tsunami dan memakan korban hingga 400 orang.

Baca Juga: Pj Gubernur Riau Hadiri Halal Bihalal IKASMANSA Pekanbaru

Atas dasar itu maka pemerintah akan mengambil langkah permanen untuk memindahkan permukiman warga, khususnya yang berada di Pulau Ruang, pulau utama di kaki Gunungapi Ruang, ke lokasi yang lebih aman.

Sementara itu, Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran forkompimda dan unsur terkait lainnya, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya akan membantu proses relokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana erupsi Gunungapi Ruang, khususnya yang berada di Pulau Ruang.

Hal itu, jelas Suharyanto, akan segera dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga: Pemprov Riau Saluran Bonus kepada Atlet dan Pelatih, Ketua NPC Riau Ucapkan Terima Kasih

Menurut Suharyanto, ada sebanyak 301 KK yang berasal dari dua desa di kaki Gunung Api Ruang yang menjadi prioritas utama dan harus direlokasi.

Dalam hal ini Suharyanto meminta Pemkab Kepulauan Sitaro dan Pemprov Sulawesi Utara untuk segera menyiapkan dan menetapkan lahan yang aman dan kondusif.

Lebih lanjut, Suharyanto juga memastikan kepada masyarakat yang tidak wajib direlokasi namun tempat tinggalnya mengalami kerusakan terdampak erupsi, maka BNPB juga akan memberikan dukungan pembangunan kembali rumah yang rusak tersebut.