Pj Gubernur Dukung Peningkatan Kualitas Informasi Publik di daerah 3T Sumsel

Baca Juga: Lirik Lagu Jika Kau Bertanya Padaku, Spongbob - Yono Bakrie x Restha Wirananda

"UU Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik," tuturnya. 

UU ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

"Melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat akan memberikan dukungan bagi kebijakan publik dan program-program Pemerintah. Peran PPID menjadi sangat strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses," ujarnya.

Untuk itu, perlu penguatan kapasitas dan kemampuan PPID dalam mendukung optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia. Keterbukaan Informasi memiliki kontribusi besar dalam proses pesta demokrasi yang sedang dijalankan Indonesia tahun ini.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah momen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Keterbukaan informasi selama pemilihan umum adalah kunci untuk memastikan proses yang adil, jujur, dan transparan. Akses masyarakat pada informasi tentang calon, program, dan proses pemilihan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih.

"Saya berharap para pengelola informasi di provinsi dan kabupaten/kota terus menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memastikan keterbukaan informasi publik terus terpenuhi dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak," Ungkapnya.

Ia yakin forum ini dapat mendorong komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Sehingga keterbukaan informasi publik di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Dan kinerja dan kemampuan PPID akan semakin menguat dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

"Semoga Forum Koordinasi dan Konsultasi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia," pungkasnya. 

Dalam kesempatan itu, juga disampaikan hasil rekapitulasi penilaian monev standar layanan informasi publik kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Turut hadir Kadis Kominfo Sumsel, Rika Efianti, Kadis Kominfo Jabar, Ika Mardiah, Asdep Koord. Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh, Asdep Koord.Tata Kelola Pemerintahan, Syaiful Garyadi, Asdep Koord. Kelembagaan dan Pelayanan Publik, Agung Pratistho, Inspektur Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Teddy Sudjarwo, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Nizhamul, dan Kepala Biro HPH, Brigjen TNI (Mar.) Kresno Pranowo.