Pj Gubri SF Hariyanto Paparkan Potensi Migas untuk Kesejahteraan Rakyat Riau

Baca Juga: Pilkada Serentak 2024, Kadis Kominfo Riau Harap Pers Tetap Objektif Kawal Pesta Demokrasi

"Tapi kami optimis dengan waktu 6 tahun kedepan, InsyaAllah dan kita yakin target 1 juta barel per hari bisa tercapai,"sebutnya. 

Selain itu, Pj Gubri juga meminta Badan Usaha Minyak Daerah (BUMD) Riau yakni PT Riau Petroleum yang mengelola PI 10 Persen dapat berbenah diri dan melakukan inovasi, termasuk BUMD Riau lainnya. 

"Kita terus memantau bdan mengevaluasi kinerja BUMD agar tidak salah jalan. Ini bukan saya benci. Tapi kita ingin BUMD ini jangan kerja biasa, tapi kita ingin kerja luar bisa dan membuat inovasi. Selain itu, kita minta BUMD lakukan bisnis to bisnis dengan investor, agar BUMD dapat memberikan dividen ke pemerintah daerah untuk pembangunan kedepan," paparnya. 

Pj Gubri menambahkan, PI 10 Persen tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur dan UMKM. 

"Jadi semua PI 10 Persen ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Karena itu kami berpesan harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Riau," tutupnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, jika DPR RI terus berupaya bagaimana daerah bisa mengelola Sumbar Daya Alam (SDA) di daerah. 

"Alhamdulillah hal itu bisa terwujud, dimana jika sebelum di Riau belum ada PI 10 Persen dari migas saat ini sudah ada. Dimana BUMD yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengelola PI ini. Karena Pi ini sangat penting bagi daerah dalam rangka pengembangan daerah," katanya. 

Komisaris PT Riau Petroleum, M Job Kurniawan mengatakan, mengelola PI 10 Persen Blok Rokan merupakan suatu tantangan bagi PT Riau Petroleum. 

"Tantangan pertama bagaimana kita menyamakan persepsi antar kabupaten kota, provinsi dan Kementerian ESDM. Saat ini ada tiga Surat Keputusan (SK) Kementerian ESDM yang menyatakan PT Riau Petroleum mengelola PI 10 Persen Blok Rokan, Blok Kampar dan sebentar lagi Blok Mahato," sebutnya. 

"Itu semua tidak akan tercapai tanpa bantuan dari Pak Gubernur, DPR RI, Kementerian ESDM. Karena di Indonesia baru PT Riau Petroleum yang baru menerima tiga SK PI 10 Persen ladang minyak," tambahnya.