Kecam Larangan Penggunaan Jilbab Petugas Paskibraka, Idris Laena Sebut BPIP Tak Paham Pancasila, Minta Kepala BPIP Diganti

RIAUMAKMUR.COM, JAKARTA - Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia, yang Juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita.

Menurut Idris Laena, pernyataan Kepala BPIP yang meminta petugas Paskibraka wanita melepas jilbab secara sukarela, adalah pernyataan konyol dan semakin meresahkan.

Pasalnya, lanjut Idris Laena, para petugas Paskibraka diharuskan mengisi formulir surat pernyataan diatas materi, yang didasarkan pada peraturan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) No 3/2022.

Serta diperkuat Surat Keputusan Kepala BPIP nomor  35/2024 tentang Standar Pakaian,Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).

"Yang intinya menegaskan pentingnya keseragaman. Kecaman atas kebijakan tersebut akan terus bermunculan karena BPIP yang diharapkan mampu mengawal Pancasila sebagai Ideologi yang mempersatukan Bangsa Indonesia, yang majemuk dan beraneka Ragam, justru tidak mampu memahami esensi Pancasila yang sesungguhnya," jelasnya, Rabu malam (14/8/2024).

Pada pelaksanaan HUT 17 Agustus di Era Presiden Joko Widodo, sambungnya, justru di mulainya Tradisi Baru menggunakan pakaian adat untuk menggambarkan kemajemukan Bangsa Indonesia.

Dan itu sesuai dengan Semboyan Negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biar berbeda Beda tapi tetap satu juga.

Kebijakan Kepala BPIP yang menimbulkan polemik adalah kali keduanya, setelah sebelumnya yang bersangkutan membuat Pernyataan, yang juga menggemparkan dengan menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah Agama.

"Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti Kepala BPIP Yudian Wahyudi," tegasnya.***