Pemprov Riau Tegaskan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Fokus Jaga Integritas Demokrasi

RIAUMAKMUR.COM  - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024.

Hal tersebut disampaikan Jenri saat membuka rapat koordinasi dan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Hotel Prime Park, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (5/9/2024).

“Secara kuantitatif, ASN dan tenaga honorer memiliki potensi signifikan dalam Pemilu, karena jumlah mereka cukup besar dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu," ujar Jenri Salmon Ginting.

Baca Juga: Empat Bapaslon Wali Kota Lhokseumawe Uji Mampu Baca Al-Qur'an

Ia mengungkapkan, saat ini jumlah ASN di Provinsi Riau, termasuk PNS dan PPPK, mencapai 83.207 orang, sementara jumlah tenaga honorer mencapai 108.739 orang.

“Dengan jumlah sebesar ini, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, dan jika ASN tidak netral, ini bisa mempengaruhi hasil Pemilu dan Pilkada,” tambahnya.

Sebagai langkah preventif, Pemprov Riau telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilukada.

Baca Juga: Pj Bupati Pidie Terima Gelar Kehormatan Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Solo

“ASN harus tetap profesional dan tidak memihak kepada kontestan politik manapun. Ini adalah kewajiban dalam menjaga integritas demokrasi kita," tegas Jenri.

Meskipun demikian, Jenri menekankan bahwa netralitas tidak mengurangi hak ASN sebagai warga negara untuk memberikan suara pada Pemilu.

"ASN tetap memiliki hak pilihnya dalam setiap pesta demokrasi, hanya saja mereka harus memastikan netralitas dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.