Kemendagri: Indeks Pembangunan di Papua Naik 5,6 Persen

RIAUMAKMUR.COM - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua naik sebesar 5,6 persen selama hampir satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Hal tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan turun dari 27,6 persen pada 2014 menjadi 21 persen pada 2023.

“Peningkatan IPM di Papua tidak terlepas dari implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang menyasar tiga variabel utama, yakni Papua cerdas, sehat, dan produktif,” kata Kastorius, dalam Dialog FMB9 di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Baca Juga: Tak hanya Ikon Keindahan Kota, Alun-Alun Batang Dipersiapkan Jadi Pusat Ekonomi Rakyat

Menurut Kastorius, melalui program-program yang terfokus dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, pemerintah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi di Papua.

Kastorius menegaskan, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) memiliki delapan variabel turunan yang lebih spesifik, termasuk penanganan stunting, akses pendidikan, dan harapan hidup.

“Pendekatan ini secara langsung menargetkan masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat Papua,” ujarnya.

Baca Juga: Mudahkan Layanan Pengukuran, Disperindag Sleman Luncurkan Aplikasi SIMPELOMAS

Tak hanya itu, pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Selama 10 terakhir, sekitar Rp117 triliun telah dialokasikan pemerintah untuk dana otsus. Dana otsus dalam 10 tahun terakhir itu meningkat 16 persen dari yang digelontorkan sejak 2004.

Peningkatan alokasi dana otsus ini berkontribusi besar terhadap kemajuan yang telah dicapai di Papua, termasuk dalam sektor kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Sekda Kubu Raya Apresiasi Pekerja Sosial

"Pengelolaan dana otsus ini semakin efektif berkat pengawasan ketat dari Badan Pengawas dan Pemberdayaan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK)," kata Kastorius.

Meskipun pembangunan Papua menghadapi berbagai tantangan, termasuk geografis yang kompleks dan akses yang sulit dijangkau, namun upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas yang telah dibangun mampu menurunkan angka kemiskinan.

Konektivitas yang lebih baik dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap peningkatan IPM.