Menko AHY Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas dalam Program Infrastruktur Nasional

RIAUMAKMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program infrastruktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan AHY dalam pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Kemenko Infra pada Sabtu (2/10/2024).

AHY menekankan bahwa Kemenko Infra akan menjalankan setiap program dengan patuh terhadap aturan dan standar transparansi yang tinggi.

Baca Juga: Tiga Nelayan Selamat, Satu Hilang dalam Kecelakaan Kapal di Laut Panipahan Rohil

“Kami berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap norma dan aturan, memastikan tata kelola administrasi yang baik, termasuk anggaran yang akuntabel dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan bisa diaudit kapan saja,” ujar AHY.

Menurut Menko AHY, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program infrastruktur sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Infra akan bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan, sehingga menghindari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

Baca Juga: Sukses Digelar! Debat Publik Pasangan Calon Bupati Kampar Berjalan Lancar

Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk, Kemenko Infra mengadopsi pendekatan “belanja masalah” yang memungkinkan mereka mengidentifikasi isu-isu yang ada dengan cepat dan mengadaptasi strategi yang lebih efisien.

“Kami siap belajar dengan cepat dan berkoordinasi langsung dengan kementerian-kementerian teknis yang ada,” tambah AHY, menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran cepat untuk mencapai tujuan infrastruktur pemerintah.

Dalam kerangka ini, Kemenko Infra berfokus pada penguatan koordinasi dengan kementerian teknis di bawah kewenangannya.

Baca Juga: Sosialisasi Manjujai: Mempertahankan Pengasuhan Anak Berbasis Nilai Budaya Minangkabau

AHY menuturkan bahwa lima kementerian teknis di bawah koordinasinya, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap program berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional.

AHY menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan kunci untuk mencapai visi pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang merata.

Ia menyebutkan bahwa Kemenko Infra berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan seiring dengan visi dan aspirasi pemerintahan Presiden Prabowo.