Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan dan Ketertiban Jelang Pilkada

RIAUMAKMUR.COM - Penjabat (Pj) Wali kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan pengamanan yang maksimal selama masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hera menekankan Satpol PP harus terlibat aktif untuk mendukung proses pencabutan Alat Peraga Kampanye (APK) di seluruh Kota Palangka Raya saat masa tenang.

“Meski pencabutan APK merupakan tugas utama KPU dan Bawaslu, Satpol PP harus siap memberikan dukungan penuh, terutama pada hari pertama masa tenang. Kita harus pastikan bahwa semua APK dicabut di seluruh wilayah, agar Pilkada dapat berjalan dengan aman dan tanpa gangguan,” ujarnya dalam rapat persiapan Pilkada yang digelar pada Jumat (22/11/2024).

Baca Juga: Merasa Dizalimi, Helen Bantah Jadi Dalang Kasus Rp3,2 Miliar di BPR Fianka

Ia juga mengingatkan bahwa masa tenang, yang dimulai beberapa hari sebelum Pilkada adalah periode yang sangat penting untuk menjaga suasana kondusif dan mencegah potensi konflik. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara Satpol PP, KPU, dan Bawaslu sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga meminta para Camat dan Lurah untuk bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Polri dan TNI, guna memastikan ketertiban dan keamanan di setiap titik wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat.

“Keamanan di wilayah terpencil sangat penting. Camat dan Lurah harus memastikan keamanan di setiap wilayah, terutama akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).Proses Pilkada tetap berjalan dengan aman dan lancar,”tambahnya.

Baca Juga: KPU Toba Targetkan 80 Persen Partisipasi Pemilih Pilkada

Pihaknya berharap dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar instansi ini Pilkada 2024 di Kota Palangka Raya dapat berlangsung sukses dan tanpa ada gangguan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.