Efisiensi Pengadaan Barang Jasa, Pemerintah Luncurkan E-Katalog 6.0

RIAUMAKMUR.COM - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0.

Peluncuran ini sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang jasa pemerintah.

Presiden berharap e-katalog versi 6.0 tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang jasa di Indonesia.

Baca Juga: PAN Nilai Pertemuan Prabowo-Jokowi Tunjukan Sikap Kenegarawanan

Kepala Negara-pun mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan katalog tersebut awal tahun 2025.

“Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen,” kata Presiden dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Baca Juga: BPOM Ajak Kampus Berkolaborasi Perkuat Keamanan Pangan

Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio (ICOR).

Menurut Presiden, berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.

“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” katanya.

Baca Juga: Berantas Korupsi, Menko Polkam: Aparat Jangan Ragu-ragu

Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi upaya seluruh pihak yang mendorong upaya efisiensi kinerja dengan menghadirkan e-katalog versi 6.0.

Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.

Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejak penerapannya, hingga Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mengakumulasi transaksi pemerintah mencapai Rp50 triliun.